NEWSTICKER
Legislator PKB Maman Imanulhaq. Foto: Medcom/Anggi Tondi Martaon
Legislator PKB Maman Imanulhaq. Foto: Medcom/Anggi Tondi Martaon

Jokowi Diminta Menarik Kembali Draf RUU Cipta Kerja

Nasional Omnibus Law
Anggi Tondi Martaon • 19 Februari 2020 14:04
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menarik draf omnibus law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja yang sudah diserahkan ke DPR. Permintaan ini buntut pengakuan pemerintah adanya salah ketik di Pasal 170 RUU Cipta Kerja.
 
"Jadi, tidak boleh ada alasan salah ketik, tidak ada alasan tidak pernah baca," kata legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.
 
Anggota Dewan Syuro PKB itu menyarankan Jokowi mengambil alih koordinasi penyusunan draf RUU Cipta Kerja. Dengan begitu, Kepala Negara bisa mengetahui secara utuh rancangan aturan yang akan dibahas di DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jangan sampai Presiden juga merasa kecolongan dan tidak tahu," kata Anggota Komisi VIII DPR itu.
 
Maman menilai, keberadaan Pasal 170 yang kemudian menjadi polemik membuktikan lemahnya koordinasi pemerintah. Apalagi, ada menteri yang mengaku tidak mengetahui butir aturan yang tertulis. "Itu sesuatu yang sangat aneh," ungkap dia.
 
Bagi Maman, sudah waktunya rancangan ditarik dan ditinjau kembali. Presiden Jokowi harus memantau langsung penyusunan agar tidak lagi menuai polemik.
 
"Karena kita tidak ingin nanti setelah ada reaksi dari masyarakat, terutama ada beberapa tenaga kerja ya soal buruh," ujarnya.
 
Jokowi Diminta Menarik Kembali Draf RUU Cipta Kerja
Pemerintah menyerahkan draf omnibus law RUU Cipta Kerja. Foto: MI/Susanto
 
Draf omnibus law RUU Cipta Kerja banyak menuai kritik. Utamanya, dari kalangan buruh. Pasal 170 RUU Cipta Kerja juga banyak menuai protes. Sebab, poin dalam aturan itu dianggap menabrak konstitusi.
 
Pasal 170 yang dipermasalahkan berbunyi; dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini. Artinya, Presiden memiliki wewenang mengubah undang-undang tanpa melalui DPR.
 
Setelah menjadi polemik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyebut pasal itu salah ketik. Ia pun tak mau menarik draf RUU dan membiarkan naskah direvisi anggota dewan.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif