UU Tipikor Tak Perlu Diubah karena Pernyataan Jaksa Agung

Jakarta: Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai tak perlu diubah karena pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pengembalian kerugian negara di bawah Rp50 juta. Pasalnya, pernyataan Burhanuddin dianggap tak secara eksplisit menyebut wacana itu untuk kasus korupsi. "Kalau menurut saya ga ada hubungannya dengan UU Tipikor," kata anggota Komisi III DPR Achmad Dimyati Natakusumah saat dihubungi, Rabu, 9 Maret 2022. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan wacana tersebut lebih kepada restorative justice dalam pemulihan kerugian negara akibat kesalahan pengelolaan. Menurut dia, penyelesaian pengembalian kerugian negara tersebut juga diterapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Baca: Kejagung Tunjuk 9 Jaksa Kawal Kasus Indra Kenz "Kan semua begitu, BPK juga dalam pemeriksaan keuangan apabila ada kerugian itu kan harus dikembalikan. Nah dikembalikan itu lah yang tidak dikenakan sanksi dalam hal kaitan terlalu keras," ungkap dia. Dalam konsepnya, BPK memberikan tenggat waktu tertentu agar pihak terkait segera mengembalikan kerugian negara. Jika tidak, permasalahan tersebut akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum. "Kalau dalam satu tahun tidak dikembalikan kerugian negara ini maka dilemparkan ke tingkat penyidikan, ke polisi, KPK, dan Kejaksaan," sebut dia.   Pada tahap ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta menyesuaikan tuntutan sesuai dengan nilai kerugian negara yang diakibatkan. Sehingga, tuntutan yang diberikan memenuhi unsur keadilan. "Jangan sampai (kerugian negara) di bawah Rp50 juta itu tuntutannya lebih berat dari Rp50 miliar," ujar dia. Dia meminta Kejagung membuat batasan tuntutan sesuai dengan pengelompokan kerugian negara yang diderita. Seperti, tuntutan kerugian negara di bawah Rp50 juta yaitu satu tahun, di atas Rp50-100 juta dituntut dua tahun, dan seterusnya. Baca: Revisi UU Tipikor Diputuskan Setelah Dikaji "Supaya (jaksa) tingkat bawah tidak bingung," kata dia. Dia menegaskan praktek korupsi tidak boleh menerapkan sistem pengembalian ini. Pasalnya, besar atau kecilnya nilai pencurian uang rakyat tak boleh dibiarkan. "Kalau korupsi tetap harus ditindak. Kan yang namanya korupsi itu kan termasuk extra ordinary," ujar dia.