Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. MI/Susanto
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. MI/Susanto

UU Tipikor Tak Perlu Diubah karena Pernyataan Jaksa Agung

Anggi Tondi Martaon • 10 Maret 2022 02:19
Jakarta: Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai tak perlu diubah karena pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pengembalian kerugian negara di bawah Rp50 juta. Pasalnya, pernyataan Burhanuddin dianggap tak secara eksplisit menyebut wacana itu untuk kasus korupsi.
 
"Kalau menurut saya ga ada hubungannya dengan UU Tipikor," kata anggota Komisi III DPR Achmad Dimyati Natakusumah saat dihubungi, Rabu, 9 Maret 2022.
 
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan wacana tersebut lebih kepada restorative justice dalam pemulihan kerugian negara akibat kesalahan pengelolaan. Menurut dia, penyelesaian pengembalian kerugian negara tersebut juga diterapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Kejagung Tunjuk 9 Jaksa Kawal Kasus Indra Kenz
 
"Kan semua begitu, BPK juga dalam pemeriksaan keuangan apabila ada kerugian itu kan harus dikembalikan. Nah dikembalikan itu lah yang tidak dikenakan sanksi dalam hal kaitan terlalu keras," ungkap dia.
 
Dalam konsepnya, BPK memberikan tenggat waktu tertentu agar pihak terkait segera mengembalikan kerugian negara. Jika tidak, permasalahan tersebut akan dilimpahkan ke aparat penegak hukum.
 
"Kalau dalam satu tahun tidak dikembalikan kerugian negara ini maka dilemparkan ke tingkat penyidikan, ke polisi, KPK, dan Kejaksaan," sebut dia.
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif