Komjen Pol Mochamad Iriawan (Foto:MI/Panca Syurkani)
Komjen Pol Mochamad Iriawan (Foto:MI/Panca Syurkani)

Penjelasan Kemendagri Soal Penunjukan Komjen Iriawan PJ Gubernur Jabar

Nasional Berita Kemendagri
Anggi Tondi Martaon • 26 Juni 2018 12:32
Jakarta: Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Mochamad Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat menuai polemik. Padahal, kebijakan serupa pernah dilakukan pada pilkada sebelumnya, dan tidak ada protes seperti saat ini.
 
Kemendagri melalui laman kemendagri.go.id menjelaskan, pada pilkada sebelumnya, pemerintah mengangkat seorang Irjen Polisi yang masih aktif sebagai Pj Gubernur di Sulawesi Barat (Sulbar), yakni Irjen Pol Carlo Brix Tewu. Namun, yang bersangkutan sedang menjabat Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).
 
Dari kedua kebijakan tersebut, alasan kuat lembaga yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolo itu mengangkat pejabat polisi sebagai Pj karena status mereka sudah menjadi Pejabat Tinggi Madya. Mereka juga sudah tidak aktif lagi di kepolisian.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 19 ayat (1) huruf b, Pasal 19 ayat (1) hurup b, yang dimaksud dengan pejabat Tinggi Madya meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, dan sekretaris jenderal lembaga nonstruktural.
 
Selanjutnya, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi dan jabatan lain yang setara.
 
Lalu, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, Kemendagri mengangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Hal itu tertera dalam Pasal 201 Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota.
 
Pertanyaan selanjutnya, bolehkah aparat Kepolisian atau TNI menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya? Berdasarkan UU ASN Pasal 20 ayat (2), disebutkan bahwa prajurit TNI dan anggota Kepolisian diperbolehkan mengisi Jabatan ASN tertentu.
 
Pada Pasal 109 ayat (3) UU ASN ditegaskan kembali bahwa 'Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'.
 
Adapun instansi atau lembaga sipil yang bisa di isi oleh anggota Polri dan TNI antara lain Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Departemen Pertahanan (Kementerian Pertahanan/Kemenhan) Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Ketahanan Nasional, Badan S.A.R Nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan lembaga lainnya.
 
Lembaga-lembaga tersebut dapat diduduki oleh Anggota TNI dan Polri tanpa dialihkan statusnya menjadi ASN. Maka dengan demikian secara status Komjen Iriawan masih polisi, namun tidak lagi berdinas aktif karena mendapat penugasan sebagai Sestama Lemhanas. Karena Sestama Lemhanas adalah jabatan tinggi pimpinan madya, maka Komjen Iriawan dianggap memenuhi syarat diusulkan sebagai Pj Gubernur Jabar sebagaimana amanat Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
 
Selain itu harus diingat bahwa penjabat gubernur adalah jabatan administratif, bukan jabatan politik dan bukan pula jabatan pimpinan tinggi sesuai UU ASN.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif