Populer Nasional: Pegi Bebas hingga KPK Respons Pernyataan Megawati soal Menarget Kader PDIP

Jakarta: Sejumlah artikel di Kanal Nasional Medcom.id menjadi yang terpopuler sepanjang Senin, 8 Juli 2024. Mulai dari bebasnya tersangka kasus dugaan pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky, Pegi Setiawan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut kadernya menjadi target Lembaga Antirasuah. Berikut berita terpopuler kemarin: 1. Pegi Setiawan Bebas, Penyidik Polri Dievaluasi Bareskrim Polri akan mengevaluasi penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eky oleh Polda Jawa Barat (Jabar). Evaluasi dilakukan usai penetapan tersangka Pegi Setiawan diputuskan tidak sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. "Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama, kita juga melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.   Ketika ditanya terkait Pegi adalah korban salah tangkap, Djuhandani belum bisa memastikan. Menurutnya, saat ini pihaknya masih melihat proses penyidikan yang dilakukan. Selengkapnya baca di sini 2. PKS Berkoalisi dengan PSI di Pilbup Lebak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka kerja sama dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Potensi kerja sama terbentuk di Pilkada Kabupaten Lebak, Banten.   Hal itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu usai menerima kunjungan DPP PSI di Kantor DPP PKS. Rombongan PSI dipimpin langsung oleh Kaesang Pangerap.   "Insyaallah kita, PKS sebagai calon bupati, dan wakilnya dari PSI," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam Breaking News Metro TV, Senin, 8 Juli 2024. Selengkapnya baca di sini 3. KPK Respons Pernyataan Megawati Kader PDIP Sering Jadi Target Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri perihal kadernya kerap dijadikan target hukum. KPK menekankan tidak pernah memandang arah politik dalam memberantas korupsi.   "Sudah berulang kali kami sampaikan bahwa KPK dalam melakukan penanganan perkara korupsi tidak pernah pimpinan ya, dari sisi kebijakan pimpinan tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak yang kemudian menjadi tersangka atau sedang diperiksa," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.   Alex menekankan KPK tidak pernah memandang arah politik. Khususnya ketika ada pihak yang menjadi tersangka dalam sebuah kasus rasuah. Selengkapnya baca di sini