Jakarta: Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) berkolaborasi dengan PT Pertamina (Persero) memaksimalkan pengelolaan aset Kilang Badak LNG. Kolaborasi itu diwujudkan melalui perjanjian kerja sama pemanfaatan aset Kilang Badak LNG yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI Mardiasmo mengatakan, kesepakatan yang terjalin sebagai upaya pemerintah mencari solusi dalam mempertahankan operasi Kilang Badak LNG. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk menjamin kesinambungan ketahanan energi nasional.
"Dengan tetap memenuhi ketentuan pengelolaan barang milik negara," kata Mardiasmo, saat memberikan kata sambutan pada acara penandatanganan perjanjian di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 28 Desember 2018.
Dalam perjanjian baru itu, LMAN menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai mitra pengelolaan Kilang Badak LNG. Perusahaan plat merah itu juga akan bertanggung jawab terhadap risiko produksi yang terjadi di Kilang Badak LNG.
Sementara itu, Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, perjanjian tersebut merupakan skema baru pengelolaan aset Kilang Badak LNG. Perjanjian ini akan mengurangi beban negara saat terjadi insiden dalam proses produksi.
"Risiko yang timbul dari kegiatan pemrosesan gas menjadi LNG atau LPG di Kilang Badak tidak dibebankan kepada negara," kata Rahayu.
Selain itu, Rahayu juga menyampaikan, kolaborasi pengelolaan aset Kilang Badak LNG juga berdampak baik terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tahun ini, kilang yang berada di Bontang, Kalimantan Timur, itu berkontribusi terhadap PNBP mencapai Rp876 miliar.
"Mudah-mudahan ini juga berarti ketahanan energi dan mendukung bisnis para PSG (Pusat Survei Geologi) yang akan ikut berpartisipasi," ujar dia.
Jakarta: Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) berkolaborasi dengan PT Pertamina (Persero) memaksimalkan pengelolaan aset Kilang Badak LNG. Kolaborasi itu diwujudkan melalui perjanjian kerja sama pemanfaatan aset Kilang Badak LNG yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI Mardiasmo mengatakan, kesepakatan yang terjalin sebagai upaya pemerintah mencari solusi dalam mempertahankan operasi Kilang Badak LNG. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk menjamin kesinambungan ketahanan energi nasional.
"Dengan tetap memenuhi ketentuan pengelolaan barang milik negara," kata Mardiasmo, saat memberikan kata sambutan pada acara penandatanganan perjanjian di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 28 Desember 2018.
Dalam perjanjian baru itu, LMAN menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai mitra pengelolaan Kilang Badak LNG. Perusahaan plat merah itu juga akan bertanggung jawab terhadap risiko produksi yang terjadi di Kilang Badak LNG.
Sementara itu, Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, perjanjian tersebut merupakan skema baru pengelolaan aset Kilang Badak LNG. Perjanjian ini akan mengurangi beban negara saat terjadi insiden dalam proses produksi.
"Risiko yang timbul dari kegiatan pemrosesan gas menjadi LNG atau LPG di Kilang Badak tidak dibebankan kepada negara," kata Rahayu.
Selain itu, Rahayu juga menyampaikan, kolaborasi pengelolaan aset Kilang Badak LNG juga berdampak baik terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tahun ini, kilang yang berada di Bontang, Kalimantan Timur, itu berkontribusi terhadap PNBP mencapai Rp876 miliar.
"Mudah-mudahan ini juga berarti ketahanan energi dan mendukung bisnis para PSG (Pusat Survei Geologi) yang akan ikut berpartisipasi," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
