FGD Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL)  (Foto: Medcom.id/ Anggi Tondi Martaon)
FGD Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL) (Foto: Medcom.id/ Anggi Tondi Martaon)

LMAN Kebut Pembangunan KEKAL

Nasional Lembaga Manajemen Aset Negara
Anggi Tondi Martaon • 04 Februari 2019 13:26
Jakarta: Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mempercepat perwujudan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhoukseumawe (KEKAL) dengan menggelar focus group discussion (FGD).
 
Hadir pada FGD tersebut Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Lhoukseumawe, PT Patriot Nusantara Aceh (PATNA), PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Aceh, Badan Pengelolaan Migas (BPM) Aceh.
 
Direktur LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, percepatan KEKAL merupakan salah satu fokus pihaknya pada 2019. Diperlukan komitmen dari pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan aset seluas 1.840 hektare tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Percepatan perlu dilakukan agar KEKAL dapat segera dilaksanakan," kata Rahayu pada konfrensi pers di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019.
 
Rahayu menyebutkan, FGD yang juga dihadiri oleh calon investor itu dibagi dalam tiga tema besar, yaitu investor friendly, pengembangan kawasan, dan regulasi.
 
Dalam FGD tersebut juga dibahas tentang berbagai tantangan yang dihadapi dalam perwujudan KEKAL, yaitu perizinan, harga sewa kilang Arun yang dinilai terlalu mahal, biaya pemeliharaan aset, dan pertimbangan adat istiadat masyarakat Aceh.
 
"Kalau bicara Aceh kearifan lokal menjadi kunci agar investor bisa membangun Bumi Aceh serta jadi multiplier effect dan lancar, maka perlu diakomodir," ungkap dia.
 
LMAN Kebut Pembangunan KEKAL
Direktur LMAN Rahayu Puspasari (Foto: Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)
 
Oleh karena itu, Rahayu menegaskan dibutuhkan komitmen stakeholder agar dapat segera mewujudkan KEKAL. Mengingat, potensi yang dimiliki cukup besar.
 
"Saat ini bisa dihitung potensi mencapai USD120 juta. Sementara untuk tenaga kerja dari existing skema bisa mencapai 40 ribu pekerja," ujarnya.
 
Saat ditanya apakah sudah ada pihak investor yang tertarik, Rahayu menyebutkan, banyak. Namun, dari undangan yang disebarkan, hanya enam investor dari dalam dan luar negeri yang mengikuti FGD.
 
Para investor yang hadir masih memantau persiapan yang dilakukan. Mereka masih menunggu master plan yang tengah disusun agar mengetahui hitungan pasti terkait investasi yang dilakukan.
 
"Dengan realisasi kita bisa cepat sajikan informasi nilai kerja dan tarif meskipun dengan penyesuaian," sebut dia.
 
Saat disinggung tenggat waktu penyelesaian master plan, Rahayu menyebutkan dalam triwulan pertama 2019. Rahayu menghendaki ada upaya bersama dalam mendorong percepatan KEKAL dengan bersinergi bersama PT PATNA sebagai penyusun masterplan.
 
Seperti diketahui, kilang Arun ditetapkan sebagai Barang Milik Negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina.
 
Kemudian, aset tersebut diserahkelolakan ke LMAN berdassrkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu melalui surat nomor 114/KN/2016 pada 22 Februari 2016.
 
Adapun aset LNG Arun yang memiliki luas 1840 hektare itu terbagi ke dalam tiga zona, yaitu community side (666,09 hektare), buffer zone (431,90 hektare) dan plant side (668,09 hektare).

 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif