Lonjakan Kasus Korona Hingga Polemik Iman Brotoseno

Jakarta: Penyebaran virus korona (covid-19) di Tanah Air sudah berlangsung kurang lebih dua bulan. Namun, belum ada tanda-tanda pandemi segera berakhir. Alih-alih turun, kasus virus korona justru merangkak naik. Sepekan terakhir, kasus korona di Surabaya, Jawa Timur justru menjadi sorotan. Pemerintah juga terus menggaungkan tatanan new normal atau kenormalan baru. Presiden Joko Widodo ingin masyarakat hidup berdampingan dengan covid-19. Menjelang kehidupan baru masa darurat bencana nonalam diperpanjang. Kehidupan baru juga terjadi di TVRI. Stasiun televisi milik pemerintah itu memiliki direktur utama baru. Pemerintah bersama Komisi II DPR juga memutuskan penyelenggaraan pemilu serentak dilaksanakan Desember 2020. Berikut isu menarik sepekan ini: 1. Lonjakan Penambahan Kasus Korona dan Jatim Episentrum Korona Indonesia mencatat dua kali penambahan kasus korona sampai 900 orang dalam sehari yakni 973 orang pada Kamis, 21 Mei 2020 dan 949 orang pada Sabtu, 23 Mei 2020. Ini merupakan lonjakan kasus terbesar dalam dua bulan. Secara nasional, kasus positif korona mencapai 25.773 orang hingga Sabtu, 30 Mei 2020. Sebanyak 7.015 orang sembuh dan 1.573 pasien meninggal. Penambahan kasus terbesar masih dari Jakarta. Namun, beberapa hari terakhir lonjakan kasus justru terjadi di Jawa Timur khususnya Surabaya. Penambahan kasus membuat Surabaya ditetapkan sebagai episentrum penularan covid-19. "Jadi, masalah covid-19 ini tidak main-main. Kalau kita tidak hati-hati, maka Surabaya bisa seperti Wuhan," kata Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi, di Surabaya, Kamis, 28 Mei 2020. Gugus Tugas Covid-19 Jatim fokus menurunkan rate of transmission (tingkat penularan) covid-19 terutama di Surabaya. Salah satunya memperketat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sedangkan untuk menurunkan case fatality rate (CFR) atau tingkat kematian dilakukan clinical research mulai dari penggunaan avigan hingga terapi plasma convalescent atau aspirin. Hal ini sesuai instruksi Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto untuk menggunakan obat tertentu seperti pemakaian aspirin. "Semuanya kita coba dengan kaidah kesehatan tertentu," kata Joni. Adapun jumlah kasus covid-19 di Jawa Timur mencapai 4.613 orang hingga Sabtu, 30 Mei 2020. Sebanyak 589 orang sembuh dan 372 meninggal. Baca selengkapnya di sini 2. 4 Provinsi dan 25 Kabupaten Siapkan New Normal Pemerintah tengah mempersiapkan empat provinsi dan 25 kabupeten kota untuk menerapkan kenormalan baru atau new normal. Empat Provinsi itu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Gorontalo. Presiden Joko Widodo menyebut salah satu tahap memulai kenormalan baru dengan menempatkan anggota TNI dan Polri di titik-titik keramaian. Mereka bakal memastikan warga menerapkan protokol kesehatan dengan baik. "Mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Akan digelar di empat provinsi dan 25 kabupaten kota," kata Jokowi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Mei 2020. Jokowi berharap dengan cara itu masyarakat bisa beraktivitas seperti bisa namun tetap aman dari covid-19. Ia menargetkan rasio risiko penyebaran covid-19 bisa turun sampai 0,7 poin. Sementara itu, sebanyak 102 kabupaten/kota di Indonesia bebas covid-19. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Doni Monardo mengatakan ke-102 kabupaten/kota itu bisa melaksanakan kegiatan yang produktif dan aman dari korona. Namun, tetap menerapkan protokol kesehatan.   “Dengan kehati-hatian dan waspada pada ancaman covid-19,” tegas Doni.   Baca selengkapnya di sini 3. Dirut Baru TVRI Iman Brotoseno dilantik sebagai Direktur Utama Pergantian Antar Waktu (PAW) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI periode 2020-2022. Pelantikan Iman menuai polemik. Polemik tidak hanya di dunia maya tapi juga di Parlemen. Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI dinilai melanggar Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).   "Tidak mengindahkan dari hasil keputusan rapat yang jelas dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 98 ayat (6) UUD MD3," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari kepada wartawan, Sabtu, 30 Mei 2020.   Abdul menegaskan Dewas LPP TVRI harusnya menjadikan hasil rapat dengar pendapat (RDP) pada 25 Februari 2020 sebagai rujukan. DPR menghentikan sementara proses seleksi calon Direktur Utama LPP TVRI. Pelantikan Iman juga mendapat kritik dari netizen khususnya Twitter. Mereka menilai Iman tak pantas menjabat sebagai direktur utama berkaca pada konten-konten Iman yang dinilai banyak mengandung pornografi. Meski demikian Iman tak gentar. Dia berjanji bakal memberikan yang terbaik bagi TVRI. "Saya berpedoman, bahwa jauh lebih penting untuk bekerja dan mewujudkan janji saya dalam membawa TVRI ini menjadi lebih maju ke depannya," kata Iman di Jakarta, Jumat, 29 Mei 2020.   Baca selengkapnya di sini 4. Masa Darurat Covid-19 Diperpanjang Pemerintah memperpanjang masa darurat pandemi virus korona. Hal ini termaktub dalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional.   Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan perpanjangan masa darurat ini berdasarkan perkembangan pandemi secara global. Apalagi belum ditemukan vaksin untuk covid-19. Surat edaran ditandatangani Doni pada Rabu 27 Mei 2020 dan mulai berlaku sejak surat dikeluarkan. Status akan berakhir bila Presiden Joko Widodo mencabut keputusannya ihwal penetapan status darurat covid-19.   Baca selengkapnya di sini 5. Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020 Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dipastikan diselenggarakan pada Desember 2020. Keputusan ini sudah mendapat dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.   "Melalui Surat Ketua Gugus Tugas Nomor: B 196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri RI, dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020. Pemerintah kukuh melaksanakan pemilu serentak pada Desember 2020 lantaran menilai pandemi belum akan berakhir pada 2021. Serta vaksin virus korona diprediksi ditemukan pertengahan tahun depan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) buru-buru menyesuaikan anggaran Pilkada 2020. Komisi meminta tambahan anggaran Rp535,9 miliar. Pesta demokrasi di tengah pandemi memerlukan ketersedian alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemilu.   Tambahan anggaran akan dibelanjakan masker bagi pemilih sebanyak 150 juta orang sebesar Rp263,4 miliar, alat kesehatan (alkes) bagi petugas di TPS dan panitia pemutakhiran data pemilih Rp259,2 miliar. Kemudian, alkes untuk panitia pemungutan suara (PPS) Rp10,5 miliar dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) Rp2,1 miliar.   "Tahapan disepakati kalau tidak 6 Juni (2020), ya 15 Juni. Artinya kebutuhan anggaran harus dapat dipenuhi sebelum tahapan," ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual rumah pemilu, Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020.   Baca selengkapnya di sini