Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pemerintah mencairkan anggaran tambahan untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dengan mekanisme kenormalan baru paling lambat awal Juni. Karena beberapa tahapan pilkada sudah dimulai bulan depan.
"Tahapan disepakati kalau tidak 6 Juni (2020), ya 15 Juni. Artinya kebutuhan anggaran harus dapat dipenuhi sebelum tahapan," ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual rumah pemilu, Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020.
Arief mengatakan penyelenggara membutuhkan perlengkapan pendukung yang memadahi buat menjalankan pemilu di tengah covid-19. Perlengkapan tersebut tidak hanya dibutuhkan pada saat pemungutan suara.
"Panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK) akan mengerjakan tahapan proses verifikasi dukungan calon perseorangan, memutakhirkann data pemilih, itu perlu dukungan anggaran," tuturnya.
Arief menekankan penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 perlu dukungan lebih dari DPR dan pemerintah, terutama Kementerian Keuangan. Dia khawatir anggaran untuk tahap awal belum dapat terpenuhi.
"Kalau untuk Desember insyallah ada waktu untuk mencairkan. Nah (tahapan) pada Juni harus dipenuhi, tahapanya sudah mau mulai," tuturnya.
Baca: KPU Berencana Gunakan Alat Coblos Sekali Pakai
KPU telah mengajukan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp535,9 miliar. Pesta demokrasi yang akan digelar pada 9 Desember 2020 itu memerlukan ketersedian alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemilu.
Tambahan anggaran akan dibelanjakan membeli masker bagi pemilih sebanyak 150 juta orang sebesar Rp263,4 miliar, alat kesehatan (alkes) bagi petugas di TPS dan panitia pemutakhiran data pemilih sebesar Rp259,2 miliar. Kemudian, alkes untuk PPS sebesar Rp10,5 miliar dan PPK Rp2,1 miliar.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pemerintah mencairkan anggaran tambahan untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dengan mekanisme kenormalan baru paling lambat awal Juni. Karena beberapa tahapan pilkada sudah dimulai bulan depan.
"Tahapan disepakati kalau tidak 6 Juni (2020), ya 15 Juni. Artinya kebutuhan anggaran harus dapat dipenuhi sebelum tahapan," ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi virtual rumah pemilu, Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020.
Arief mengatakan penyelenggara membutuhkan perlengkapan pendukung yang memadahi buat menjalankan pemilu di tengah covid-19. Perlengkapan tersebut tidak hanya dibutuhkan pada saat pemungutan suara.
"Panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK) akan mengerjakan tahapan proses verifikasi dukungan calon perseorangan, memutakhirkann data pemilih, itu perlu dukungan anggaran," tuturnya.
Arief menekankan penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 perlu dukungan lebih dari DPR dan pemerintah, terutama Kementerian Keuangan. Dia khawatir anggaran untuk tahap awal belum dapat terpenuhi.
"Kalau untuk Desember insyallah ada waktu untuk mencairkan. Nah (tahapan) pada Juni harus dipenuhi, tahapanya sudah mau mulai," tuturnya.
Baca: KPU Berencana Gunakan Alat Coblos Sekali Pakai
KPU telah mengajukan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp535,9 miliar. Pesta demokrasi yang akan digelar pada 9 Desember 2020 itu memerlukan ketersedian alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemilu.
Tambahan anggaran akan dibelanjakan membeli masker bagi pemilih sebanyak 150 juta orang sebesar Rp263,4 miliar, alat kesehatan (alkes) bagi petugas di TPS dan panitia pemutakhiran data pemilih sebesar Rp259,2 miliar. Kemudian, alkes untuk PPS sebesar Rp10,5 miliar dan PPK Rp2,1 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
