medcom.id, Jakarta: Bea Cukai dalam melaksanakan tugasnya perlu dukungan semua pihak, termasuk Polri. Kerja sama Bea Cukai dan Polri telah terjalin sejak terbitnya kesepakatan bersama antara Bea Cukai dan Bareskrim Polri nomor Kep-60/BC/2012 dan nomor B/17/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang koordinasi dalam penegakan hukum di bidang kepabeanan dan/atau cukai, dan diperkuat dengan direktif Kapolri saat menghadiri Rapat Koordinasi Bea Cukai 2016, Selasa (02/08/2016).
Hal ini tentunya sejalan dengan amanat Presiden Jokowi kepada seluruh instansi agar menghilangkan ego sektoral dan harus bersinergi, bersatu, bergotong-royong demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Terlebih lagi melihat kondisi kelesuan keuangan global dan pemulihan ekonomi nasional yang berdampak pada beratnya pencapaian penerimaan negara, dan jalannya paket kebijakan yang belum efektif.
"Bea Cukai menjalankan tiga peran, yaitu sebagai kolektor penerimaan negara, fasilitator industri, dan juga protektor masyarakat. Saat ini capaian penerimaan Bea Cukai per 31 Juli 2016 dari bea masuk, cukai, dan bea keluar adalah Rp73,41 Triliun dari proyeksi sebesar Rp73,7 Triliun," jelas Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam acara video conference Bea Cukai – Polri, Senin (08/08).
Dalam kesempatan tersebut, Heru juga mengungkapkan bahwa di samping mencapai target penerimaan negara, Bea Cukai juga berupaya memenuhi harapan masyarakan usaha, yaitu penurunan dwelling time dan kelancaran arus barang, serta pemberian fasilitasi logistik dan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing internasional, tenaga kerja, dan mempersempit kesenjangan sosial.
"Tentu ini bukan hal yang mudah. Ditambah lagi dengan masih maraknya penyelundupan karena keberadaan pelabuhan-pelabuhan tikus, dan beberapa permasalahan operasional dalam penegakkan hukum seperti perizinan dan penggunaan senjata api oleh petugas Bea Cukai, dan adanya ancaman terhadap petugas di lapangan. Untuk itu, kerja sama antara Bea Cukai dan POLRI adalah suatu keharusan," lanjutnya.
"Apabila kesejahteraan rakyat meningkat, maka kejahatan pun akan menurun. Untuk itu saya akan instruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk mendukung upaya Bea Cukai dalam pelaksanaan tugas pencapaian target penerimaan,” tegas Tito.
Melihat kondisi-kondisi di atas, Heru dan Tito sepakat untuk membangun strategi komunikasi dan penanganan yang efektif berupa koordinasi antar pimpinan. Bentuk kerja sama yang dilaksanakan adalah mulai dari pertukaran data dan informasi, operasi bersama di lapangan, joint investigation, dukungan pelatihan bersama, hingga dukungan pengamanan di lapangan.
"Selain itu diperlukan pembaharuan dan sosialisai MoU Bea Cukai dan POLRI ke seluruh jajaran. Juga perlu didorong penerbitan kebijakan nasional terkait logistik dan distribusi sehingga tidak memicu penyelundupan," pungkas Heru.
medcom.id, Jakarta: Bea Cukai dalam melaksanakan tugasnya perlu dukungan semua pihak, termasuk Polri. Kerja sama Bea Cukai dan Polri telah terjalin sejak terbitnya kesepakatan bersama antara Bea Cukai dan Bareskrim Polri nomor Kep-60/BC/2012 dan nomor B/17/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang koordinasi dalam penegakan hukum di bidang kepabeanan dan/atau cukai, dan diperkuat dengan direktif Kapolri saat menghadiri Rapat Koordinasi Bea Cukai 2016, Selasa (02/08/2016).
Hal ini tentunya sejalan dengan amanat Presiden Jokowi kepada seluruh instansi agar menghilangkan ego sektoral dan harus bersinergi, bersatu, bergotong-royong demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Terlebih lagi melihat kondisi kelesuan keuangan global dan pemulihan ekonomi nasional yang berdampak pada beratnya pencapaian penerimaan negara, dan jalannya paket kebijakan yang belum efektif.
"Bea Cukai menjalankan tiga peran, yaitu sebagai kolektor penerimaan negara, fasilitator industri, dan juga protektor masyarakat. Saat ini capaian penerimaan Bea Cukai per 31 Juli 2016 dari bea masuk, cukai, dan bea keluar adalah Rp73,41 Triliun dari proyeksi sebesar Rp73,7 Triliun," jelas Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam acara video conference Bea Cukai – Polri, Senin (08/08).
Dalam kesempatan tersebut, Heru juga mengungkapkan bahwa di samping mencapai target penerimaan negara, Bea Cukai juga berupaya memenuhi harapan masyarakan usaha, yaitu penurunan dwelling time dan kelancaran arus barang, serta pemberian fasilitasi logistik dan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing internasional, tenaga kerja, dan mempersempit kesenjangan sosial.
"Tentu ini bukan hal yang mudah. Ditambah lagi dengan masih maraknya penyelundupan karena keberadaan pelabuhan-pelabuhan tikus, dan beberapa permasalahan operasional dalam penegakkan hukum seperti perizinan dan penggunaan senjata api oleh petugas Bea Cukai, dan adanya ancaman terhadap petugas di lapangan. Untuk itu, kerja sama antara Bea Cukai dan POLRI adalah suatu keharusan," lanjutnya.
"Apabila kesejahteraan rakyat meningkat, maka kejahatan pun akan menurun. Untuk itu saya akan instruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk mendukung upaya Bea Cukai dalam pelaksanaan tugas pencapaian target penerimaan,” tegas Tito.
Melihat kondisi-kondisi di atas, Heru dan Tito sepakat untuk membangun strategi komunikasi dan penanganan yang efektif berupa koordinasi antar pimpinan. Bentuk kerja sama yang dilaksanakan adalah mulai dari pertukaran data dan informasi, operasi bersama di lapangan, joint investigation, dukungan pelatihan bersama, hingga dukungan pengamanan di lapangan.
"Selain itu diperlukan pembaharuan dan sosialisai MoU Bea Cukai dan POLRI ke seluruh jajaran. Juga perlu didorong penerbitan kebijakan nasional terkait logistik dan distribusi sehingga tidak memicu penyelundupan," pungkas Heru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
