LMAN Cairkan Pembayaran setelah Administrasi BUJT Lengkap
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menandatangani nota kesepahaman dengan BPTJ dan BUJT tentang Pembayaran Dana Pengadaan Tanah Infrastruktur Tol (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)
Jakarta: Pemerintah menerapkan mekanisme dana talangan dalam proses pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur, khususnya jalan tol. Dana talangan tersebut akan dilunasi oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Direktur LMAN Rahayu Puspasari mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai pihak yang menalangi pembayaran tanah agar melengkapi syarat terlebih dahulu. LMAN akan mencairkan pembayaran setelah semua dokumen dilengkapi.

"Tapi dari yang sudah ditalangi, belum semua  berproses secara dokumen. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang sudah diproses LMAN adalah yang sudah ditagihkan kepada LMAN," kata Rahayu, ditemui pada acara penandatanganan MoU antara LMAN, BUJT, dan BPJT di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Oktober 2018.


Rahayu menjelaskan, dana talangan dibayarkan setelah seluruh proses dan dokumen memenuhi ketentuan berlaku dan proses verifikasi dari beberapa kementerian/lembaga (K/L), yaitu PUPR, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Dengan demikian, proses pembayaran dana talangan memenuhi prinsip tata kelola yang baik.

Proses penyelesaian pembayaran dana talangan dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu sudah ditagihkan ke LMAN, proses exit meeting atau verifikasi dokumen, dan belum exit meeting.

"Nah, yang belum exit meeting itu yang kemudian kita coba dorong. Ayo dong segera ditagihkan, tapi dengan cara terlebih dahulu memenuhi kualitas dokumen," katanya.

Rahayu menyebutkan, mayoritas kendala pihak yang belum masuk dalam tahap exit meeting yaitu kelengkapan dokumen, permasalahan aritmatik, serta tanah-tanah yang belum dilengkapi dokumen dan kebijakan. Contohnya, Perhutani.

"Kalau tanah Perhutani itu menurut ketentuan yang harus dibayar bukan cuma tanah, tapi juga potensial valuenya. Itu secara peraturan LMAN belum bisa bayar dobel," kata Rahayu.

Selanjutnya, tanah kas desa yang membutuhkan izin dari Gubernur. Jika belum melengkapi dokumen dari pemerintah daerah, LMAN belum bisa membayar dana talangan.

"Ada yang sudah lengkap, seperti di Jawa Tengah. Makanya, kita kasih contoh. Coba yang lain yang belum ada suratnya, segera dikejar agar bisa dibayarkan," ujar dia.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id