Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengawal serius pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II. Pengetatan PSBB harus dilakukan dengan benar.
“Dan jangan lagi mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, dalam keterangan tertulis, Senin, 14 September 2020.
Anggara menyebut Pemprov DKI harus fokus mengerjakan pekerjaan rumah terkait penanggulangan korona dalam PSBB jilid II. Pertama yakni meningkatkan kapasitas tes virus korona (covid-19).
Baca: NasDem DKI Apresiasi Dukungan Pemerintah Pusat pada PSBB Jilid II
Menurut Anggara, pemeriksaan spesimen di laboratorium kesehatan daerah (labkesda) DKI hanya mencapai 25 persen dari total tes polymerase chain reaction. Sementara 75 persen sisanya dilakukan di laboratorium swasta.
“Kedua, peningkatan jumlah tes harus diimbangi penelusuran kontak erat kasus covid-19,” ujar dia.
Anggara menyebut saat ini DKI baru menelusuri tiga sampai lima orang per satu kasus covid-19. Dia mendorong penelusuran kontak ditingkatkan menjadi 30 orang per kasus.
Pekerjaan berikutnya yakni menambah kapasitas ruang isolasi. Supaya pasien yang terinfeksi covid-19 maupun orang tanpa gejala (OTG) bisa diisolasi sedini mungkin.
“Jangan sampai membebankan biaya kepada pasien, yang akhirnya berujung pada penelantaran pasien karena tidak ada biaya,” tegas Anggara.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga diminta menambahkan jumlah angkutan umum. Supaya masyarakat yang beraktivitas tidak menumpuk dan berpotensi menyebar covid-19.
“Kami juga meminta Pemprov DKI Jakarta memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos),” imbuh dia.
Anggara mengusulkan penyaluran bansos berupa bantuan langsung tunai (BLT). BLT diyakini mempercepat proses distribusi, mencegah kebocoran anggaran, dan tepat sasaran.
“Jangan sampai pengetatan PSBB berjalan tanpa perubahan hasil. Semua mata masyarakat tertuju pada Pemprov DKI,” ucap Anggara.
Jakarta:
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengawal serius pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II. Pengetatan
PSBB harus dilakukan dengan benar.
“Dan jangan lagi mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, dalam keterangan tertulis, Senin, 14 September 2020.
Anggara menyebut
Pemprov DKI harus fokus mengerjakan pekerjaan rumah terkait penanggulangan korona dalam PSBB jilid II. Pertama yakni meningkatkan kapasitas tes virus korona (
covid-19).
Baca: NasDem DKI Apresiasi Dukungan Pemerintah Pusat pada PSBB Jilid II
Menurut Anggara, pemeriksaan spesimen di laboratorium kesehatan daerah (labkesda) DKI hanya mencapai 25 persen dari total tes
polymerase chain reaction. Sementara 75 persen sisanya dilakukan di laboratorium swasta.
“Kedua, peningkatan jumlah tes harus diimbangi penelusuran kontak erat kasus covid-19,” ujar dia.
Anggara menyebut saat ini DKI baru menelusuri tiga sampai lima orang per satu kasus covid-19. Dia mendorong penelusuran kontak ditingkatkan menjadi 30 orang per kasus.
Pekerjaan berikutnya yakni menambah kapasitas ruang isolasi. Supaya pasien yang terinfeksi covid-19 maupun orang tanpa gejala (OTG) bisa diisolasi sedini mungkin.
“Jangan sampai membebankan biaya kepada pasien, yang akhirnya berujung pada penelantaran pasien karena tidak ada biaya,” tegas Anggara.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga diminta menambahkan jumlah angkutan umum. Supaya masyarakat yang beraktivitas tidak menumpuk dan berpotensi menyebar covid-19.
“Kami juga meminta Pemprov DKI Jakarta memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos),” imbuh dia.
Anggara mengusulkan penyaluran bansos berupa bantuan langsung tunai (BLT). BLT diyakini mempercepat proses distribusi, mencegah kebocoran anggaran, dan tepat sasaran.
“Jangan sampai pengetatan PSBB berjalan tanpa perubahan hasil. Semua mata masyarakat tertuju pada Pemprov DKI,” ucap Anggara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
