Jakarta: Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat pada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II. Menurut dia, dukungan tersebut pantas didapatkan Jakarta.
“Jakarta sebagai etalase Indonesia pastilah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat,” kata Wibi dalam keterangan tertulis, Senin, 14 September 2020.
Wibi menyebut dukungan itu sudah direalisasikan dalam berbagai program. Mulai dari bantuan sosial (bansos), bantuan untuk usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di DKI, subsidi gaji, hingga Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca: Pemerintah Pusat Restui PSBB Total DKI
Wibi mengungkapkan realisasi program pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tercatat sebesar Rp 1,56 triliun per 14 September 2020. Anggaran itu untuk bantuan sosial sembako Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Kemudian subsidi gaji sebesar Rp 1,28 triliun, Kartu Bansos Sembako (Bantuan Pangan Nontunai) sebesar Rp 40,9 miliar, dan program Kartu Prakerja sebesar Rp 1.41 triliun. Berikutnya PKH sebesar Rp 230 miliar dan bantuan pemerintah pusat kepada pelaku usaha mikro di DKI sebesar Rp 283 miliar.
“Ini menunjukkan bahwa dalam penanganan covid-19 tidak ada pertentangan antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI,” ujar anggota Komisi A DPRD DKI itu
Jakarta: Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat pada pembatasan sosial berskala besar (
PSBB) jilid II. Menurut dia, dukungan tersebut pantas didapatkan Jakarta.
“Jakarta sebagai etalase Indonesia pastilah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat,” kata Wibi dalam keterangan tertulis, Senin, 14 September 2020.
Wibi menyebut dukungan itu sudah direalisasikan dalam berbagai program. Mulai dari bantuan sosial (bansos), bantuan untuk usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di DKI, subsidi gaji, hingga Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca: Pemerintah Pusat Restui PSBB Total DKI
Wibi mengungkapkan realisasi program pemerintah pusat kepada
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tercatat sebesar Rp 1,56 triliun per 14 September 2020. Anggaran itu untuk bantuan sosial sembako Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Kemudian subsidi gaji sebesar Rp 1,28 triliun, Kartu Bansos Sembako (Bantuan Pangan Nontunai) sebesar Rp 40,9 miliar, dan program Kartu Prakerja sebesar Rp 1.41 triliun. Berikutnya PKH sebesar Rp 230 miliar dan bantuan pemerintah pusat kepada pelaku usaha mikro di DKI sebesar Rp 283 miliar.
“Ini menunjukkan bahwa dalam penanganan covid-19 tidak ada pertentangan antara pemerintah pusat dengan
Pemprov DKI,” ujar anggota Komisi A DPRD DKI itu
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)