Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Ima Mahdiah (tengah). Foto: akun twitter @imadya
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Ima Mahdiah (tengah). Foto: akun twitter @imadya

Eks Asisten Ahok Tepis Sistem e-Budgeting Bermasalah

Nasional kisruh apbd dki
Putri Anisa Yuliani • 31 Oktober 2019 10:23
Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut sistem e-budgeting biang keladi adanya usulan anggaran tidak wajar. Sistem e-budgeting sangat transparan dan membuat setiap usulan anggaran dapat diteliti dengan mudah.
 
Eks staf era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu mengatakan sistem e-budgeting justru menyelamatkan triliunan anggaran DKI di era Ahok. Sehingga Pemprov DKI mendapatkan penghargaan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
 
"Tidak benar sistemnya yang salah. Dulu tidak ada masalah, malah dapat penghargaan dari Bappenas dan dicontoh oleh kota-kota lain," kata Ima di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, temuan anggaran tidak wajar dalam Kebijakan Umum APBD, dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 bukan karena kesalahan pada sistem yang dicetuskan Ahok. Ima menilai masalah tersebut timbul akibat Anies kurang mengawasi jajarannya, sehingga anggaran itu baru diketahui setelah dibedah para legislator DKI.
 
"Ini masalahnya ada pada Pak Anies yang tidak monitor anak buahnya menyusun anggaran. Malah menyalahkan sistem e-Budgeting," ucap dia.
 
Ima mengatakan sistem penganggaran dengan teknologi informasi mempermudah Pemprov DKI mengelola anggaran. Dia juga tak sepakat dengan Anies yang menyatakan pemeriksaan manual sebagai satu-satunya cara mengetahui anggaran aneh.
 
Era Ahok, terang dia, pelacakan bisa dilakukan sistem e-Budgeting. Tapi, penyisiran secara manual tetap dilakukan untuk pengawasan ganda.
 
"Sebenarnya e-Budgeting kalau mau input beli apa, sistem bisa blokir barang apa yang enggak boleh diinput atau dibeli. Tujuannya supaya menghilangkan proyek titipan dan mark up anggaran," ungkap Ima.
 
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan usulan anggaran yang tidak wajar, seperti lem aibon bisa terlacak dengan cepat melalui e-Budgeting. Sayangnya, Anies tidak melakukan pengawasan ketat.
 
Pada 2015, saat mengajukan KUAPPAS 2016, Ahok sempat menarik kembali dokumen KUAPPAS yang baru dikirimkan namun belum masuk dalam proses pembahasan DPRD.
 
Selama sepekan penuh, Ahok meniadakan agenda kegiatan dan fokus menyisir anggaran dengan memanggil secara bergiliran tiap SKPD ke Balai Kota.
 
"Saya mencontohkan apa yang dilakukan Pak BTP (Ahok) saat menjabat gubernur. Beliau selama 13 jam dalam sehari menyisir anggaran bersama dengan seluruh SKPD terkait, untuk bisa meminimalisir anggaran siluman," kata Ima.
 
Dari proses itu, lanjut dia, baru didapati anggaran tidak wajar yang diusulkan SKPD. Gubernur selaku pimpinan bisa tidak menyetujui usulan SKPD sebelum mencermati dengan teliti.
 
"Kejadian periode sebelum pakai e-Budgeting itu, anggaran yang sudah disetujui kadang berubah-ubah. Maka dari itu e-Budgeting bisa mengunci jika anggaran sudah disetujui," ungkap dia.
 
Anies sebelumnya mengungkapkan ada usulan tidak wajar di KUAPPAS yang disebabkan kesalahan sistem, sehingga tidak mampu memblokir anggaran. Di dalam KUAPPAS sempat muncul usulan pengadaan lem aibon Rp82 miliar serta drawing pen Rp134 miliar, dan pengadaan komputer Rp121 miliar.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif