Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Medcom.id/ Sri Yanti N
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Medcom.id/ Sri Yanti N

Anies Salahkan Sistem e-budgeting Era Jokowi-Ahok

Nasional kisruh apbd dki jakarta
Annisa ayu artanti • 31 Oktober 2019 07:37
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting warisan pemerintahan sebelumnya yang menyebabkan kejanggalan anggaran pada APBD DKI tahun 2020.
 
Menurut dia sistem e-budgeting tersebut tidak pintar sehingga menghasilkan keanehan pada beberapa pos anggaran.
 
"Kalau ini smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis, 31 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anies juga mengatakan dirinya telah menemukan adanya kejanggalan anggaran dalam belanja alat tulis kantor (ATK) di dinas yang mencapai Rp1,6 triliun. Namun ia tidak mau memarahi anak buahnya atas anggaran yang tidak wajar dalam rancangan APBD 2020 DKI tersebut.
 
"Sebenarnya, kelihatan keren marahi anak buah, tapi bukan itu yang saya cari. Tapi ini ada masalah dan harus dikoreksi karena mengandalkan manual," ucap dia.
 
Kendati demikian, menurutnya jika pengecekan dilakukan dengan sistem manual pada akhirnya akan selalu berulang ditemukan masalah serupa.
 
"Kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan," ujar Anies.
 
Anies mengaku akan memperbaiki sistem e-budgeting tersebut agar tidak terulang kepada gubernur selanjutnya. Sehingga proses penganggaran bisa berjalan dengan baik dan akuntabel tanpa menimbulkan polemik.
 
nemukan masalah yang sama dengan yang saya alami," pungkas dia.
 
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti beberapa anggaran yang janggal seperti lem aibon senilai Rp82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Kemudian anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit peladen senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
 
Sementara itu, sistem e-budgeting direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 melalui Peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2013. Sistem tersebut kemudian dijalankan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat gubernur pada 2015.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif