Suasana Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.
Suasana Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

Pemprov DKI Paparkan Gaji Fantastis TGUPP

Nasional tim gubernur anies-sandi
Ilham Pratama Putra • 09 Desember 2019 21:52
Jakarta: Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) diguyur gaji fantastis. Rincian gaji TGUPP dipaparkan dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020.
 
Untuk anggota dengan jabatan terendah yakni grade 3c bidang pelayanan ahli, gaji yang dibayarkan dimulai dari angka Rp8 juta. Gaji tertinggi yakni ketua yang merupakan pejabat eselon 2b berada di angka Rp51,570 juta.
 
Plt. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan DKI (Bappeda) Suharti memaparkan saat ini TGUPP diisi oleh 66 anggota. Mereka terbagi dalam empat bidang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"44 orang di bidang ekonomi dan percepatan pembangunan, 11 anggota di bidang respons strategis, tujuh anggota di bidang hukum dan pencegahan korupsi, dan empat orang di bidang pengelolaan pesisir," kata Suharti dalam RAPBD di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 9 Desember 2019.
 
Para pembantu Anies Baswedan ini bertugas untuk melaksanakan pengkajian analisis kebijakan hingga melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada gubernur. Para tokoh yang terlibat dalam TGUPP ini pun diklaim membantu Anies dalam meningkatkan serapan anggaran.
 
Namun, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi menyentil tugas mereka. Sebab, kehadirannya dinilai tumpang tindih dengan jabatan lain.
 
"Permasalahannya TGUPP ini melebihi kapasitasnya daripada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). TGUPP sebelumnya memberi masukan kepada gubernur bukan ke SKPD," kata Prasetio.
 
Akhirnya terjadi kegalauan di SKPD dalam menyerap permasalahan Ibu Kota. "Terus terang saja saya mau OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang namanya TGUPP. Ini sudah menjadi pos baru di pemerintahan daerah," tambahnya.
 
Terlebih saat ini, seorang anggota TGUPP Achmad Haryadi ketahuan merangkap jabatan sebagai dewan pengawas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Prasetio mempertanyakan kesesuaian anggaran kepada TGUPP tersebut.
 
"Jadi tolong ini mau dipakai, kajiannya seperti apa? Dikasih 18,9 miliar ini dipakai buat apa saja?," tegas dia.
 
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, S Andyka turut menanggapi. Dia ingin ada pembenahan TGUPP, bukan malah dibubarkan.
 
"Jadi kalau saya melihat kalau ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Pergub, itu yang dibenerin. Jadi jangan istilahnya kalau ada yang tak sesuai, rantingnya yang dipotong bukan akarnya. Sistemnya dibenerin, bukan langsung ke masalah anggaran," jelas Andyka.
 
Berikut besaran honor TGUPP:
Ketua Rp51,570 juta.
Ketua Bidang Rp41,220 juta.
Anggota Grade 1 Rp31,770 juta.
Anggota Grade 2 Rp26,550 juta.
Anggota Grade 2a Rp24,930 juta.
Anggota Grade 2b Rp20,835 juta.
Anggota Grade 3 Rp15,300 juta.
Anggota Grade 3a Rp13,500 juta.
Anggota Grade 3b Rp9,810 juta.
Anggota Grade 3c Rp8,010 juta.

 

(BOW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif