Ilustrasi Gedung MK/Antara/Hafidz Mubarak A.
Ilustrasi Gedung MK/Antara/Hafidz Mubarak A.

MK Nyaris Gugurkan Seluruh Gugatan Revisi UU KPK

Nasional KPK mahkamah konstitusi Undang-Undang Hukum Revisi UU KPK
Fachri Audhia Hafiez • 04 Mei 2021 22:54
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) hampir menolak seluruh permohonan gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau revisi UU KPK. Ada permohonan yang dikabulkan sebagian.
 
Sebanyak tujuh nomor perkara tercatat menggugat UU KPK hasil revisi, baik secara formal maupun materiel. Ketujuh perkara itu ialah nomor 59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019 serta 79/PUU-XVII/2019.
 
Pada perkara nomor 70/PUU-XVII/2019, MK menolak seluruh gugatan uji formal. Sedangkan, gugatan materiel dikabulkan sebagian. Hal yang dikabulkan itu berkaitan dengan izin kerja KPK terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari dewan pengawas," kata Hakim MK Aswanto dalam pertimbangannya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Mei 2021.
 
Kewenangan Dewas mengenai penyadapan diatur Pasal 12 C UU KPK hasil revisi. Sedangkan, terkait penggeledahan dan penyitaan diatur Pasal 47 ayat (1).
 
Baca: Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan Tak Perlu Izin Dewas KPK
 
Menurut Aswanto, Dewas KPK bukan penegak hukum. Sehingga, permintaan izin pada pengawas mengarah pada intervensi atau bentuk campur tangan terhadap kinerja KPK selaku penegak hukum.
 
Kemudian, perkara 79/PUU-XVII/2019 yang ditolak seluruhnya oleh MK. Gugatan uji formal revisi UU KPK itu di antaranya dimohonkan mantan pimpinan KPK. Mereka ialah Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif, Saut Situmorang, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Moch Jasin.
 
MK juga memutus perkara nomor 71/PUU-XVII/2019 yang diajukan Tenaga Ahli DPRD DKI Jakarta Zico Leonard Simanjuntak. Permohonan terhadap Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 37 Ayat 1 huruf b, Pasal 40, Pasal 47 UU KPK yang dinilai berkenaan dengan inkonstitusionalitas tidak dapat diterima.
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif