Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta terus mendalami pihak-pihak yang menikmati dan terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan penempatan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Semua pihak yang ikut merampok dana ASABRI harus diproses hukum.
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Fickar Hadjar mengatakan prinsip keadilan harus diterapkan dalam proses hukum kasus korupsi. Penegakan hukum harus dilakukan kepada pihak yang ada dalam dakwaan maupun yang ditemukan dari fakta persidangan.
"Prinsipnya semua pihak yang berdasarkan fakta persidangan berkaitan dengan penggunaan dana ASABRI harus diproses hukum siapa pun dia," kata Fickar di Jakarta, Rabu, 1 September 2021.
Fickar berharap penyidik tetap jeli memilah pihak yang diduga terlibat rasuah. Penyidik jangan hanya berpatokan pada keterangan tersangka, tetapi tetap harus berdasarkan data dan fakta yang akurat.
Menurut dia, penyidik harus mengacu data perdagangan saham dalam pendalaman kasus ASABRI. Sebab, data perdagangan saham yang dibidik Kejagung justru memperlihatkan adanya keuntungan kepada ASABRI. Namun, sejumlah emiten yang diduga terlibat belum diproses hukum.
Mantan Direktur Utama PT ASABRI Sonny Wijaya saat awal menjabat tidak pernah mengenal Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Namun tiba-tiba dalam waktu singkat, dia langsung mempercayakan Heru Cs sebagai mitra dalam mengelola investasi yang begitu besar.
Mantan Direktur Utama PT ASABRI Sonny Wijaya saat awal menjabat tidak pernah mengenal Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Namun tiba-tiba dalam waktu singkat, dia langsung mempercayakan Heru Cs sebagai mitra dalam mengelola investasi yang begitu besar.
Menurut dia, tanpa ada rekomendasi serta dorongan orang yang sangat berpengaruh hal itu jelas tidak mungkin. Partner Heru di perusahaan juga diduga ikut terlibat aktif menjual saham dengan harga tinggi ke ASABRI. Tindakan ini jelas sangat merugikan, namun tidak pernah tersentuh.
Mitra Heru juga disebut ikut terlibat aktif menjual saham-saham seperti, SMRU sebesar 8,11 persen, IIKP 12,32 persen, POLA 7,65 persen, PCAR 25,14 persen ataupun FIRE 23,60 persen yang dijual dengan harga tinggi ke ASABRI dan jelas sangat merugikan.
Kepemilikan saham FIRE berdasarkan laporan OJK pada 2021, yang sampai Maret 2021 disebutkan masih dimiliki ASABRI sebesar 23 persen lebih dengan kerugian Rp2 triliun. Dari sini terlibat ada pengabaian pemeriksaan, karena tidak pernah menyentuh emiten saham lain yang masih dimiliki ASABRI dalam jumlah besar. Sebab, berdasarkan peraturan batas yang diperbolehkan hanya maksimal 5 persen.
Kenyataannya, ada sejumlah emiten saham lain yang melebihi batas ketentuan tersebut. Seperti, SDMU 18 persen, HRTA 6,6 persen, MINA, PADI , NASA , TARA 5,03 persen, SMRU 8,11 persen, IIKP 12,32 persen, POLA 7,65 persen, PCAR 25,14 persen, dan FIRE 23,60 persen.
Namun, kerugian negara justru lebih banyak dibebankan kepada para pemilik saham yang berstatus narapidana. Padahal, saham mereka sudah tidak ada di ASABRI. Jika diperhatikan pada laporan keuangan ASABRI dari pembelian dan penjualan saham, perusahaan berpelat merah itu justru diuntungkan.
Artinya, diduga ada pengalihan pelaku yang seharusnya bertanggung jawab secara hukum, bukan kepada para pemegang sahan yang berstatus narapidana.
Baca: 4 Penerima Kekayaan Kasus ASABRI Berstatus Terpidana
Sementara itu, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Kejagung Supardi mengatakan Kejagung akan terus mengembangkan kasus ASABRI dengan menyeret semua pihak yang terlibat. Penyidik tidak akan pandang bulu dalam menuntaskan kasus yang merugikan negara hingga Rp22 triliun itu.
"Akan terus kita dalami semua pihak yang diduga terlibat," kata Supardi.
Sebelumnya, Kejagung sudah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ASABRI. Antara lain, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Direktur Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo, dan Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi.
Sedangkan, tersangka dari internal ASABRI adalah dua mantan Direktur Utama, yakni Adam Rachmat Damiri (2012-2016) dan Sonny Widjaja (2016-2020). Kemudian, Direktur Investasi dan Keuangan 2012-2014 Bachtiar Effendi, Direktur Investasi dan Keuangan periode 2014-2019 Hari Setianto, serta Kepala Divisi Investasi 2012-2016 Ilham Wardhana Bilang Siregar.
Sebagian besar tersangka sudah menjalani persidangan. Di tengah proses penyidikan, Kejagung kembali menetapkan satu tersangka, yakni Presiden Direktur PT Rimo International Lestari Teddy Tjokrosaputro. Teddy merupakan adik dari Benny Tjokrosaputro yang ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Jakarta:
Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta terus mendalami pihak-pihak yang menikmati dan terlibat dalam kasus dugaan
korupsi pengelolaan keuangan dan penempatan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (
ASABRI). Semua pihak yang ikut merampok dana ASABRI harus diproses hukum.
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Fickar Hadjar mengatakan prinsip keadilan harus diterapkan dalam proses hukum kasus korupsi. Penegakan hukum harus dilakukan kepada pihak yang ada dalam dakwaan maupun yang ditemukan dari fakta persidangan.
"Prinsipnya semua pihak yang berdasarkan fakta persidangan berkaitan dengan penggunaan dana ASABRI harus diproses hukum siapa pun dia," kata Fickar di Jakarta, Rabu, 1 September 2021.
Fickar berharap penyidik tetap jeli memilah pihak yang diduga terlibat rasuah. Penyidik jangan hanya berpatokan pada keterangan tersangka, tetapi tetap harus berdasarkan data dan fakta yang akurat.
Menurut dia, penyidik harus mengacu data perdagangan saham dalam pendalaman kasus ASABRI. Sebab, data perdagangan saham yang dibidik Kejagung justru memperlihatkan adanya keuntungan kepada ASABRI. Namun, sejumlah emiten yang diduga terlibat belum diproses hukum.
Mantan Direktur Utama PT ASABRI Sonny Wijaya saat awal menjabat tidak pernah mengenal Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Namun tiba-tiba dalam waktu singkat, dia langsung mempercayakan Heru Cs sebagai mitra dalam mengelola investasi yang begitu besar.
Mantan Direktur Utama PT ASABRI Sonny Wijaya saat awal menjabat tidak pernah mengenal Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Namun tiba-tiba dalam waktu singkat, dia langsung mempercayakan Heru Cs sebagai mitra dalam mengelola investasi yang begitu besar.
Menurut dia, tanpa ada rekomendasi serta dorongan orang yang sangat berpengaruh hal itu jelas tidak mungkin. Partner Heru di perusahaan juga diduga ikut terlibat aktif menjual saham dengan harga tinggi ke ASABRI. Tindakan ini jelas sangat merugikan, namun tidak pernah tersentuh.
Mitra Heru juga disebut ikut terlibat aktif menjual saham-saham seperti, SMRU sebesar 8,11 persen, IIKP 12,32 persen, POLA 7,65 persen, PCAR 25,14 persen ataupun FIRE 23,60 persen yang dijual dengan harga tinggi ke ASABRI dan jelas sangat merugikan.
Kepemilikan saham FIRE berdasarkan laporan OJK pada 2021, yang sampai Maret 2021 disebutkan masih dimiliki ASABRI sebesar 23 persen lebih dengan kerugian Rp2 triliun. Dari sini terlibat ada pengabaian pemeriksaan, karena tidak pernah menyentuh emiten saham lain yang masih dimiliki ASABRI dalam jumlah besar. Sebab, berdasarkan peraturan batas yang diperbolehkan hanya maksimal 5 persen.
Kenyataannya, ada sejumlah emiten saham lain yang melebihi batas ketentuan tersebut. Seperti, SDMU 18 persen, HRTA 6,6 persen, MINA, PADI , NASA , TARA 5,03 persen, SMRU 8,11 persen, IIKP 12,32 persen, POLA 7,65 persen, PCAR 25,14 persen, dan FIRE 23,60 persen.
Namun, kerugian negara justru lebih banyak dibebankan kepada para pemilik saham yang berstatus narapidana. Padahal, saham mereka sudah tidak ada di ASABRI. Jika diperhatikan pada laporan keuangan ASABRI dari pembelian dan penjualan saham, perusahaan berpelat merah itu justru diuntungkan.
Artinya, diduga ada pengalihan pelaku yang seharusnya bertanggung jawab secara hukum, bukan kepada para pemegang sahan yang berstatus narapidana.
Baca: 4 Penerima Kekayaan Kasus ASABRI Berstatus Terpidana
Sementara itu, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Kejagung Supardi mengatakan Kejagung akan terus mengembangkan kasus ASABRI dengan menyeret semua pihak yang terlibat. Penyidik tidak akan pandang bulu dalam menuntaskan kasus yang merugikan negara hingga Rp22 triliun itu.
"Akan terus kita dalami semua pihak yang diduga terlibat," kata Supardi.
Sebelumnya, Kejagung sudah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ASABRI. Antara lain, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Direktur Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo, dan Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi.
Sedangkan, tersangka dari internal ASABRI adalah dua mantan Direktur Utama, yakni Adam Rachmat Damiri (2012-2016) dan Sonny Widjaja (2016-2020). Kemudian, Direktur Investasi dan Keuangan 2012-2014 Bachtiar Effendi, Direktur Investasi dan Keuangan periode 2014-2019 Hari Setianto, serta Kepala Divisi Investasi 2012-2016 Ilham Wardhana Bilang Siregar.
Sebagian besar tersangka sudah menjalani persidangan. Di tengah proses penyidikan, Kejagung kembali menetapkan satu tersangka, yakni Presiden Direktur PT Rimo International Lestari Teddy Tjokrosaputro. Teddy merupakan adik dari Benny Tjokrosaputro yang ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu.
Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk
https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
