Jakarta: Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati memberikan sejumlah catatan di hari ulang tahun ke-76 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hari ini. Setidaknya ada 10 hal yang dia tekankan agar Polri bisa lebih baik lagi ke depan.
Pertama, berkaitan dengan penegakan hukum. Susaningtyas meminta Polri menegakkan hukum berdasarkan analisis intelijen dan kemampuan melihat persoalan (forecasting) yang baik.
"Sehingga Polri tidak reaktif, melainkan prokatif," kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat, 1 Juli 2022.
Kedua, Polri menunjukkan penegakan hukum yang tidak memandang kelas dan golongan. Ketiga, Polri harus transparan dan akuntabel.
"Kedua hal ini akan meningkatkan kecintaan dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya menegakan hukum yang dilakukan Polri," katanya.
Keempat, Polri perlu meyakinkan masyarakat bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Termasuk, bahwa Polri itu netral dari intervensi politik.
"Polri tidak bermain politik praktis, tetapi harus paham politik," ujar dia.
Kelima, Polri harus mulai menguatkan divisi siber. Bukan saja di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim), tapi juga di Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam).
Baca: Polri Segera Bahas Pembentukan Polda di 3 Provinsi Baru Papua
Keenam, Susaningtyas menyarankan agar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) bisa lebih optimal mendukung kinerja Polri jika dijadikan universitas.
"Forensik misalnya, bisa menjadi ilmu kajian yang bisa dikembangkan berkelas dunia," kata dia.
Ketujuh, terkait munculnya diskursus ganja medis, Polri diminta untuk mengkaji dan meneliti terlebih dahulu sebelum menelurkan regulasi.
Kedelapan berkaitan dengan persoalan penertiban lalu lintas. Ia meminta Polri mengkaji ulang penerapan ganjil genap di Jakarta karena masyarakat merasa kondisi lalu lintas justru lebih macet.
Kesembilan berkaitan dengan kriminalitas jalanan. Menurutnya, Polri perlu piawai menangani persoalan ini.
Dan kesepuluh terkait penanganan kelompok separatis dan teroris Papua. Menurut Susaningtyas, konflik di Papua bisa dikurangi bila anggota Polri yang dikirim ke sana diberi bekal pengetahuan komunikasi antarbudaya.
"Kita harus menunjukkan kepada pemberontak separatis Papua bahwa kita eksis," kata dia.
Susaningtyas mengapresiasi kepemimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit, terutama dalam upaya penggunaan anggaran yang akuntabel dan transparan. Dia juga mengapresiasi Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) yang terus berupaya menangani terorisme.
Baca: Kapolri: Kami Berkomitmen Melakukan Perubahan
Tak hanya itu, Susaningtyas juga melihat Polri sukses menangani covid-19. Polri mampu menjaga ketertiban masyarakat saat pemerintah tengah gencar mengatasi pandemi covid-19.
"Tak kalah penting, Kapolri juga berinisitif membangun kesetaraan gender di Polri dengan menaikkan pangkat polisi wanita (polwan) setara polisi pria. PNS berprestasi pun dinaikkan pangkatnya setara brigjen (brigadir jenderal)," katanya.
Jakarta: Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati memberikan sejumlah catatan di
hari ulang tahun ke-76
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hari ini. Setidaknya ada 10 hal yang dia tekankan agar Polri bisa lebih baik lagi ke depan.
Pertama, berkaitan dengan penegakan hukum. Susaningtyas meminta Polri menegakkan hukum berdasarkan analisis intelijen dan kemampuan melihat persoalan (
forecasting) yang baik.
"Sehingga Polri tidak reaktif, melainkan prokatif," kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat, 1 Juli 2022.
Kedua, Polri menunjukkan penegakan hukum yang tidak memandang kelas dan golongan. Ketiga, Polri harus transparan dan akuntabel.
"Kedua hal ini akan meningkatkan kecintaan dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya menegakan hukum yang dilakukan Polri," katanya.
Keempat, Polri perlu meyakinkan masyarakat bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Termasuk, bahwa Polri itu netral dari intervensi politik.
"Polri tidak bermain politik praktis, tetapi harus paham politik," ujar dia.
Kelima, Polri harus mulai menguatkan divisi siber. Bukan saja di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim), tapi juga di Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam).
Baca:
Polri Segera Bahas Pembentukan Polda di 3 Provinsi Baru Papua
Keenam, Susaningtyas menyarankan agar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) bisa lebih optimal mendukung kinerja Polri jika dijadikan universitas.
"Forensik misalnya, bisa menjadi ilmu kajian yang bisa dikembangkan berkelas dunia," kata dia.
