NEWSTICKER
Eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto
Eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto

Memburu Nurhadi Cs

Nasional Suap di MA Rangkuman Nasional
Surya Perkasa • 19 Februari 2020 23:43
Jakarta: Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Ketiganya terus diburu.
 
Hampir sepekan berlalu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ketiganya masuk DPO. Namun, jejak Nurhadi cs belum terendus.
 
Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar membuka keberadaan Nurhadi yang bersembunyi di sebuah apartemen mewah. Advokat Maqdir Ismail juga sempat menyebut para buronan itu berada di Jakarta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK pun menagih informasi ke Haris dan Maqdir beberkan posisi Nurhadi ke penyidik. Tetap saja, Nurhadi cs masih tak ketemu.
 
Berikut fakta-fakta seputar perburuan eks pejabat lembaga peradilan tertinggi Indonesia tersebut:

1. Suap dan gratifikasi

Nurhadi Cs dijerat kasus suap dan gratifikasi. Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra lewat menantunya. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Selain itu, Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.
 
Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, termasuk mengatur permohonan perwalian.
 
Sebagai penerima, Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Masuk daftar buron

KPK menaikkan status tiga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011 sampai 2016. Tiga orang ditetapkan masuk DPO dan jadi buronan.
 
"Kami sudah mengirim untuk penangkapan dan pencarian untuk tiga tersangka ini kepada Polri," kata pelaksa tugas (plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2020.
 
Pihak Nurhadi awalnya berencana menantang sangkaan KPK lewat praperadilan di awal Februari 2020. Namun, dia selalu mangkir saat dipanggil petugas.
 
Tersangka atas nama Hiendra sebelumnya meminta pemanggilannya dijadwal ulang. Surat penundaan pemanggilan telah dikirim ke KPK. Namun, Hiendra kembali mangkir. KPK memutuskan menaikan status menjadi DPO.
 
Foto ketiga tersangka yang kini buron telah diunggah di situs resmi KPK. Masyarakat diminta melapor jika mengetahuiu keberadaan ketiga orang itu.
 
KPK memberi kesempatan ketiganya menyerahkan diri sukarela datang dan bersikap kooperatif. KPK tidak menangkap ketiganya jika menyerahkan diri.
 
Memburu Nurhadi Cs
Pelaksana tugas (plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

3. KPK kesulitan buru Nurhadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan mencari Nurhadi. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menyebut Lembaga Antirasuah semakin keteteran memburu mereka karena ketiganya tak menyentuh teknologi.
 
KPK sudah memanfaatkan penyadapan dan mengerahkan penyidik. Polri pun digandeng untuk memburu Nurhadi.
 
"Jika seseorang menggunakan handphone itu sangat mudah sekali. Atau menggunakan media sosial aktif mudah sekali, faktanya kan tidak seperti itu," kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Februari 2020.
 
Ali mengakui trik itu membuat penyidik KPK keteteran mencari Nurhadi. Namun, dia menjamin pihaknya tak akan menyerah.
 
Komitmen itu ditunjukkan dengan pencarian Nurhadi cs di luar Jakarta. Ali menyatakan penyidik juga memantau tempat-tempat yang biasa dikunjungi tersangka.


4. Polisi jadi kunci pencarian

KPK menyerahkan pencarian Nurhadi cs kepada Kepolisian. Polri diyakini mampu mengungkap persembunyian eks Sekretaris MA Nurhadi dan gembongnya.
 
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengaku telah menerima surat DPO para tersangka. Mabes Polri akan menyebar informasi DPO ke seluruh Polda dan Polres. Korps Bhayangkara bekerja cepat menangkap pelaku.
 
"Sudah ada surat ke Mabes Polri ya. Nanti kita juga membantu mencari," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen, Argo Yuwono di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020.
 

 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif