KPK Ilustrasi. Foto: MI
KPK Ilustrasi. Foto: MI

Nurhadi Cs Jadi DPO

Nasional Suap di MA
Candra Yuri Nuralam • 13 Februari 2020 21:02
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status pemanggilan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011 sampai 2016. Tiga orang ditetapkan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).
 
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan ketiga orang itu mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, menantu Nurhadi, Rezky Herbiono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Korps Antirasuah meminta bantuan polisi memburu tiga orang tersebut.
 
"Kami sudah mengirim untuk penangkapan dan pencarian untuk tiga tersangka ini kepada Polri dalam hal ini adalah kabareskrim untuk membantu penyidik KPK dalam melakukan pencarian dan penangkapan kepada para tiga tersangka ini," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis 13 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tersangka atas nama Hiendra sebelumnya meminta pemanggilannya dijadwal ulang. Surat penundaan pemanggilan telah dikirim ke KPK. Namun, Hiendra kembali mangkir. KPK memutuskan menaikan status menjadi DPO.
 
"Tentu ini yang kemudian kami berkesimpulan bahwa ketiga tersangka tidak kooperatif dan kemudian justru mangkir dari panggilan penyidik KPK," ujar Ali.
 
Foto ketiga tersangka yang kini buron telah diunggah di situs resmi KPK. Masyarakat diminta melapor jika mengetahuiu keberadaan ketiga orang itu.
 
KPK memberi kesempatan ketiganya menyerahkan diri sukarela datang dan bersikap kooperatif. KPK tidak menangkap ketiganya jika menyerahkan diri.
 
"Perlu kami sampaikan juga, sebelumnya KPK telah memanggil para tersangka dengan patut menurut ketentuan undang-undang namun ketiganya sampai terakhir panggilan tidak memenuhi panggilan tersebut atau mangkir," tutur Ali.
 
Surat pencekalan ketiganya diterbitkan sejak 12 Desember 2019. Hal itu mengantisipasi ketiganya melarikan diri ke luar negeri. KPK mengultimatum jangan ada pihak yang menyembunyikan ketiganya.
 
"Tentu itu ada larangan dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Pasal 21 sudah sangat jelas di sana ancaman pidananya adalah minimal tiga tahun dan maksimal 12 tahun atau dan denda Rp150 juta atau paling banyak Rp600 juta," tegas Ali.
 
Nurhadi Cs Jadi DPO
Pelaksana tugas (Plt.) juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Selain itu, Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.
 
Nurhadi pun diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016 dari hasil gratifikasi. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, jugan untuk Permohonan Perwalian.
 
Sebagai penerima, Nurhadi dan Resky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif