Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

KPK Minta Maqdir Ismail Buktikan Keberadaan Nurhadi

Nasional Suap di MA
Fachri Audhia Hafiez • 18 Februari 2020 17:27
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta advokat Maqdir Ismail membuktikan keberadaan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Cs. Maqdir sempat menyebut para buronan itu berada di Jakarta.
 
"Jika memang memiliki iktikad baik, saudara Maqdir untuk datang ke KPK menyampaikan informasi keberadaan para tersangka yang katanya ada di Jakarta," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.
 
Maqdir pernah menjadi penasihat hukum Nurhadi Cs saat mengajukan praperadilan. KPK meminta Maqdir kooperatif jika benar-benar ditunjuk sebagai penasihat hukum Nurhadi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika benar saudara Maqdir adalah penasihat hukum yang ditunjuk para tersangka, saudara Maqdir diminta agar menyampaikan kepada kliennya supaya menyerahkan diri kepada penyidik KPK dan hadapi proses hukum. Silahkan penasihat hukum buat pembelaan secara professional," tegas Ali.
 
KPK Minta Maqdir Ismail Buktikan Keberadaan NurhadiPengacaraMaqdir Ismail. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
 
Maqdir menegaskan tidak mengetahui keberadaan Nurhadi. Dia mengaku terakhir bertemu Nurhadi sebelum pengajuan permohonan praperadilan menggugat KPK terkait surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nurhadi cs.
 
"KPK kan punya peralatan canggih untuk tahu keberadaan orang dan dan transaksi yang dilakukan orang. Masa minta saya sebagai warga negara biasa untuk melaporkan keberadaan Pak Nurhadi," ujar Maqdir.
 
KPK menetapkan status DPO terhadap tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam pelaksanaan perkara di Mahkamah Agung, yakni Nurhadi, menantu Nurhadi, Rezky Herbiono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Korps Antirasuah telah meminta bantuan polisi untuk mencari ketiga orang itu.
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra lewat Rezky. Suap untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.
 
Pada kasus gratifikasi, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014-Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, serta untuk permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif