Ilustrasi. Metrotvnews.com
Ilustrasi. Metrotvnews.com

Kasus Korupsi Kondensat Mandek

Nasional korupsi migas kasus tppi
Arga sumantri • 09 Februari 2018 07:53
Jakarta: Kasus korupsi kondensat yang ditangani Bareskrim Polri seolah mandek. Kendati, berkas perkara kasus yang menyeret tiga orang sebagai tersangka ini sudah dinyatakan lengkap alias P21 oleh kejaksaan.
 
Kasus ini belum bisa dilempar ke pengadilan lantaran Polri belum bisa melakukan proses pelimpahan tahap dua perkara yang meliputi penyerahan tersangka dan barang bukti. Musababnya, Polri belum bisa memulangkan satu tersangka, yakni Presiden Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno, yang kabur ke luar negeri.
 
Selain Honggo, kasus ini menyeret dua tersangka lain, yakni Kepala Badan Pelaksanan Kegiatan Usaha BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial BP Migas Djoko Harsono. Priyono dan Djoko pun masih menghirup udara bebas lantaran batal ditahan setelah pelimpahan tahap kedua tak kunjung dilakukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rencananya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri akan melimpahkan Priyono dan Djoko bersama barang bukti kasus ke Kejaksaan Agung pada Senin, 8 Januari. Informasi itu juga dibenarkan Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto.
 
"Rencananya hari ini tahap kedua (kasus kondensat)," kata Ari Dono ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, kala itu.
 
Baca:Buronan Kasus Korupsi Kondensat Belum Terlacak
 
Namun, pelimpahan tahap kedua urung dilakukan lantaran tersangka belum lengkap. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Agung Setya menyebut pelimpahan tahap kedua baru bisa dilakukan jika seluruh tersangka bisa diserahkan bersamaan ke Kejagung. Ia khawatir, jika tidak dilengkap, pelimpahan tahap kedua bisa ditolak kejaksaan. "Itu sih objektifnya seperti itu," ucap Agung.
 
Polri kini masih memburu Honggo agar bisa segera membawa kasus korupsi kondensat ke pengadilan. Pencarian bos PT TPPI ini diklaim sudah melibatkan interpol yang berpusat di Lyon, Prancis. Interpol juga telah menerbitkan red notice pada 192 negara anggota.
 
SES NCB Interpol Indonesia, Brigjen Napoleon Bonaparte menyatakan, Honggo terakhir terindikasi berada di Singapura. Namun, Polri menerima surat balasan red notice dari pemerintah Singapura kalau Honggo tak berada di sana. Rekaman perjalanan yang diterima kepolisian, kata dia, menunjukkan Honggo sering berpindah-pindah tempat. Ada beberapa negara yang sering dikunjungi Honggo di kawasan Asia Pasifik.
 
"Sampai minggu terakhir ini, kami memberikan reminder letter kepada negara-negara tertentu yang kita deteksi sering dikunjungi oleh dia (Honggo). Kami masih menunggu respons dari negara itu, yang respons baru Singapura dan menyatakan tidak ada di Singapura. Tapi kita akan tetap lakukan kroscek," kata Napoleon di Komplek Mabes Polri, Kamis 8 Februari.
 
Baca:Buru Honggo, Polisi Sebar Status Buron ke 193 Negara
 
Kasus ini bermula ketika SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai pihak penjual kondesat pada Oktober 2008. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu baru ditandatangani Maret 2009.
 
Dalam kontrak PT TPPI harus menjual kondensat pada PT Pertamina. Tapi belakangan diketahui PT TPPI tidak menjual kondensar ke Pertamina melainkan ke pihak lain.
 
Proses tersebut diduga melanggar leputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensar Bagian Negara. Selain itu, tindakan ini tak sesuai Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.
 
Baca: Kejagung Masih Tunggu Kelanjutan Kasus Kondensat
 
Walhasil negara dirugikan, Adi mengungkap, berdasar perhitungan BPK kerugian negara mencapai USD 2,716 miliar. Dari kasus ini pun telah disita sejumlah dokumen juga aset berupa tanah dan bangunan yang berada di kawasan TPPI di Jalan Tanjung Dusun Awar-awar, Desa Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
 
Kini para tersangka yakni Kepala Badan Pelaksanan Kegiatan Usaha BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial BP Migas Djoko Harsono juga Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wendratno dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Tipikor.
 

(DMR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif