Korupsi Bansos Covid-19, Juliari Didakwa Terima Suap Rp32,48 Miliar

Jakarta: Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara didakwa menerima suap total Rp32,48 miliar. Uang haram tersebut diperoleh dari penyediaan barang untuk pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembako dalam rangka penanganan covid-19. "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang ada hubungan sedemikian rupa. Sehingga, harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menerima hadiah," ujar jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 21 April 2021. Juliari disebut menerima uang suap secara bertahap. Fulus sebesar Rp1,28 miliar diperoleh dari konsultan hukum Harry Van Sidabukke. Baca: Eks Mensos Juliari Batubara Menjalani Sidang Perdana Hari Ini Uang tersebut diterima melalui dua pejabat pembuat komitmen (PPK) bansos Kementerian Sosial (Kemensos) Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Berikutnya, uang Rp1,96 miliar dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja. Selain itu, Juliari diduga juga menerima Rp29,25 miliar dari sejumlah pengusaha penyedia bansos sembako. Seluruh rangkaian penerimaan duit itu berlangsung sepanjang Mei-Desember 2020. "Patut menduga uang-uang tersebut diberikan karena terkait dengan penunjukan PT Pertani (Persero), PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Tigapilar Agro Utama serta beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bansos sembako pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos," ujar jaksa.     Kasus ini bermula saat pengadaan pemerintah mengeluarkan kebijakan bansos sembako untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Terkait kebijakan itu, Juliari mengangkat Adi Wahyono menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Direktorat PSKBS. Juliari meminta kepada Adi mengumpulkan uang Rp10 ribu per paket sembako kepada penyedia bansos. Duit itu untuk kepentingan pribadi Juliari. Matheus juga berperan mengumpulkan uang fee operasional dari para penyedia bansos. Uang itu untuk biaya kegiatan operasional Juliari dan kegiatan lainnya di Kemensos. Kemudian, uang Rp1,28 miliar diterima dari Harry Van Sidabukke terkait penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude sebagai penyedia paket bansos sembako. Perusahaan tersebut dapat kuota pengadaan bansos tahap 1 hingga 10. Selanjutnya, Rp1,95 miliar dari Ardian untuk penunjukan PT Tigapilar Agro Utama. Perusahaan itu lolos dan ikut dalam pengadaan bansos sembako tahap 9 hingga 12. Terkait dengan penerimaan Rp29,25 miliar, uang tersebut diterima dari 123 perusahaan penyedia bansos. Fulus diterima secara bertahap dari Mei hingga Desember 2020.     Juliari diduga menerima Rp14,7 miliar dari total penerimaan Rp29,25 miliar. Selain itu, uang juga diduga mengalir ke sejumlah pihak, yakni Adi Wahyono, Matheus, serta Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemsos Pepen Nazaruddin, dengan masing-masing menerima Rp1 miliar. Lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemsos Hartono Laras dan anggota Tim Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Sosial Sembako dalam rangka penanganan Covid-19 Robin Saputra. Masing-masing disebut kecipratan Rp200 juta. Kemudian, Rizki Maulana, Iskandar Zulkarnaen, Firmansyah, Yoki, Rosehan Ansyari atau Reihan, masing-masing Rp175 juta. Lalu, Amin Rahadjo menerima Rp150 juta. Juliari didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.