Ilustrasi Polri/Medcom.id
Ilustrasi Polri/Medcom.id

Polri Diminta Perbaiki Citra dengan Sigap Merespons Aduan Masyarakat

Nasional media sosial polri Penegakan Hukum pelayanan publik kompolnas
Siti Yona Hukmana • 08 Desember 2021 08:14
Jakarta: Citra Polri di mata masyarakat tercoreng lantaran serangkaian kasus yang melibatkan anggota belakangan. Polri bisa memperbaiki citra negatif itu dengan sigap merespons setiap aduan masyarakat. 
 
"Saat ini masyarakat masih merasakan adanya pelanggaran yang dilakukan anggota dan kurang sigapnya proses hukum atas pelanggaran tersebut, sehingga membuat masyarakat memviralkan," kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti kepada Medcom.id, Rabu, 8 Desember 2021. 
 
Poengky mengatakan Polri baru merespons serius aduan masyarakat setelah viral di media sosial (medsos). Maka itu, masyarakat memilih memviralkan ketimbang membuat laporan. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pengawas polisi tidak hanya pengawas internal dan eksternal, masyarakat dan media (konvensional maupun sosial) juga menjadi pengawas polisi yang sangat kritis," ungkap juru bicara Kompolnas itu. 
 
Poengky menyebut pelanggaran anggota bisa diminimalisasi dengan pemberian contoh teladan. Kemudian, membimbing anak buah, mengawasi, memberikan penghargaan terhadap anggota berprestasi dan sanksi bagi anggota yang melakukan pelanggaran. 
 
"Pengawas internal harus proaktif, tegas, dan independen dalam mengawasi. Respons pengawas internal harus cepat, jangan sampai masyarakat yang melapor merasa kecewa, lalu memviralkan tindakan oknum anggota," ujar Poengky. 
 
Pengawas internal, yakni Profesi dan Pengamanan (Propam) juga tidak boleh ragu dalam menindak tegas anggota bermasalah. Polisi diharapkan dapat menghindari tudingan diskriminasi. 
 
Baca: Kompolnas Minta Bripda Randy Diberi Hukuman Tegas
 
Poengky menilai Polri perlu menggelorakan reformasi kultural. Yakni mengarahkan pimpinan dan anggota Polri untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan menjadi polisi yang profesional, humanis, dan menghormati hak asasi manusia (HAM). 
 
"Praktik-praktik buruk di masa orde baru, antara lain kekerasan berlebihan, arogansi, hedonis, dan korupsi/pungli harus dihapus," tegas Poengky. 
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif