Ilustrasi. Foto: MI/Susanto
Ilustrasi. Foto: MI/Susanto

Baleg: Inkonstitusional Bersyarat Bukan Berarti UU Cipta Kerja Tak berlaku

Nasional mahkamah konstitusi Omnibus Law UU Cipta Kerja UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat
Antara • 28 November 2021 11:42
Jakarta: Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Christina Aryani menegaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku. UU Omnibus Law ini masih berlaku sampai batas waktu mengubah UU itu berakhir dalam waktu dua tahun ke depan sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Supaya publik jangan salah persepsi, seolah-olah putusan MK ini menyatakan bahwa aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja tidak berlaku. Ini yang perlu diluruskan,” kata Christina, seperti dikutip dari Antara, Minggu, 28 November 2021.
 
Ia menyampaikan keterangan itu demi meluruskan persepsi sejumlah pihak yang menyebut bahwa UU Cipta Kerja tidak lagi berlaku setelah majelis hakim MK memutuskan beleid itu. Ia menegaskan putusan MK yang menyebut UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, tidak tepat jika dipahami sebagai pembatalan undang-undang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Putusan MK tidak membatalkan UU Cipta Kerja dan (majelis hakim MK) menyatakannya tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggat waktu revisi selama dua tahun," katanya.
 
Dengan demikian, tegasnya, persepsinya harus jelas dulu sehingga jangan sampai keliru. Christina juga mendorong pemerintah segera berkomunikasi dengan DPR RI untuk membahas revisi UU Cipta Kerja.
 
“Ini tentu harus segera dilakukan,” tegas dia.
 
Baca: Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja Dinilai Sarat Kompromi
 
Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo menyampaikan revisi UU yang diperintahkan oleh MK merupakan peristiwa yang cukup umum terjadi. "Persoalannya sederhana, yang dianggap inkonstitusional itu yang Omnibus Law, sekarang bagaimana membuat (itu jadi) konstitusional, (yaitu) UU No. 12/2011 direvisi. Itu saja,” kata Firman.
 
Ia berpendapat jika UU Cipta Kerja telah diperbaiki, maka persoalannya pun selesai. "Tinggal penyempurnaan dari redaksional, tidak mengubah pasal. Hanya redaksional sama prosedurnya,” sebut dia.
 
Dalam kesempatan yang sama, Firman meyakini pembentukan UU Cipta Kerja telah dilakukan sesuai prosedur karena telah melewati tahapan penyusunan naskah akademik, pandangan undang-undang dan ada surat presiden (surpres).
 
Halaman Selanjutnya
Menurut Firman, UU Cipta Kerja…
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif