Jakarta: Oknum TNI penyerang Polsek Ciracas bisa diadili di pengadilan umum. Terlebih, jika dampak penyerangan lebih banyak merugikan aspek sipil ketimbang aspek militer.
"Sebaliknya, kalau yang paling banyak dilanggar kepentingan militer maka diadili di peradilan militer," kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Rabu, 2 September 2020.
Menurut dia, penyerangan Polsek Ciracas lebih banyak berdampak pada kepentingan sipil. Sebab, fasilitas warga di sekitar Polsek ikut dirusak pelaku.
Baca: Kasus Polsek Ciracas Tak Bisa ke Peradilan Umum
Mobil milik warga tidak jauh dari lokasi kejadian dirusak oknum. Pengendara juga dipaksa turun dan dipukuli pelaku.
Fickar menyebut selain faktor kerugian, ada alasan lain penyidangan melalui pengadilan umum. Alasan terseut ialah keterlibatan pihak sipil.
"Jika para pelaku kejahatan penyerang Polsek Ciracas tidak hanya dilakukan oleh sekelompok orang yang berstatus militer tetapi juga orang sipil," ungkap dia.
Menurut dia, Pasal 89-94 KUHP jelas mengatur ketentuan ini. Ayat 1 Pasal 89 KUHP menjelaskan oknum militer bisa diadili di pengadilan umum jika dalam perbuatannya melibatkan pihak sipil.
Sementara itu, ayat 2 Pasal 89 KUHP menjelaskan keputusan untuk mengadili oknum militer di pengadilan sipil ditentukan oleh tim khusus.
"Sudah ada (tim tetap). Jadi tinggal dilaporkan saja," ujar dia.
Jakarta: Oknum TNI penyerang
Polsek Ciracas bisa diadili di pengadilan umum. Terlebih, jika dampak penyerangan lebih banyak merugikan aspek sipil ketimbang aspek militer.
"Sebaliknya, kalau yang paling banyak dilanggar kepentingan militer maka diadili di peradilan militer," kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada
Medcom.id, Rabu, 2 September 2020.
Menurut dia, penyerangan Polsek Ciracas lebih banyak berdampak pada kepentingan sipil. Sebab, fasilitas warga di sekitar Polsek ikut dirusak pelaku.
Baca: Kasus Polsek Ciracas Tak Bisa ke Peradilan Umum
Mobil milik warga tidak jauh dari lokasi kejadian dirusak oknum. Pengendara juga dipaksa turun dan dipukuli pelaku.
Fickar menyebut selain faktor kerugian, ada alasan lain penyidangan melalui pengadilan umum. Alasan terseut ialah keterlibatan pihak sipil.
"Jika para pelaku kejahatan
penyerang Polsek Ciracas tidak hanya dilakukan oleh sekelompok orang yang berstatus militer tetapi juga orang sipil," ungkap dia.
Menurut dia, Pasal 89-94 KUHP jelas mengatur ketentuan ini. Ayat 1 Pasal 89 KUHP menjelaskan oknum militer bisa diadili di pengadilan umum jika dalam perbuatannya melibatkan pihak sipil.
Sementara itu, ayat 2 Pasal 89 KUHP menjelaskan keputusan untuk mengadili oknum militer di pengadilan sipil ditentukan oleh tim khusus.
"Sudah ada (tim tetap). Jadi tinggal dilaporkan saja," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
