Petugas keamanan mengawal dua perempuan yang diyakini sebagai istri militan ISIS di kamp al-Hol, Suriah, 23 Juli 2019. (Foto: AFP/DELIL SOULEIMAN)
Petugas keamanan mengawal dua perempuan yang diyakini sebagai istri militan ISIS di kamp al-Hol, Suriah, 23 Juli 2019. (Foto: AFP/DELIL SOULEIMAN)

Tak Ada Tempat bagi Eks WNI Kombatan ISIS

Nasional isis WNI Gabung ISIS Rangkuman Nasional
Achmad Zulfikar Fazli • 12 Februari 2020 14:49
Jakarta: Polemik pemulangan eks warga negara Indonesia (WNI) yang sempat merapat ke ISIS berakhir. Pemerintah memastikan tidak akan membawa pulang mantan anggota kelompok teroris global itu. Keputusan pemerintah ini diambil dalam rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
 
"Tidak ada rencana pemerintah memulangkan teroris dan tidak akan memulangkan foreign terrorist fighter (FTF) ke Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Bogor, Selasa, 11 Februari 2020.
 
Mahfud mengatakan pemerintah harus memberi rasa aman kepada 267 juta rakyat Indonesia dari ancaman terorisme. Pemerintah khawatir kedatangan ratusan eks ISIS itu akan membawa masalah baru buat Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dari segi hukum, keputusan Indonesia dinilai cukup kuat.Pasalnya, mereka bukan lagi WNI setelah menyatakan bergabung dengan ISIS.
 
Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal 23 huruf d menjelaskan WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Huruf f di pasal itu juga menegaskan kewarganegaraan WNI gugur setelah yang bersangkutan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
 
"Nah bagian dari negara ini bisa pemberontak yang melawan terhadap pemerintahan yang sah. Kalau kita melihat apa yang dilakukan ISIS mereka kan ingin menggulingkan dan menggantikan pemerintahan di Suriah dan Irak," ujar pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana dalam acara Opsi Metro TV, Jakarta.
 
Dasar hukum lainnya yakni, Pasal 31 ayat 1 huruf c dan e Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, berbunyi WNI dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden, dan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
 
Tak Ada Tempat bagi Eks WNI Kombatan ISIS
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Foto: Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez
 
Berikut polemik pemulangan WNI eks ISIS:

1. Virus Baru

Pemerintah masih menghitung manfaat dan kerugian dari rencana pemulangan 600 eks warga negara Indonesia (WNI) yang gabung ISIS ke Tanah Air. Pemulangan eks ISIS jangan sampai menjadi bumerang untuk Indonesia.
 
"Belum diputuskan (rencana pemulangan eks ISIS) karena ada manfaat dan mudaratnya. Mudaratnya kalau dipulangkan nanti bisa menjadi masalah di sini, bisa menjadi virus baru di sini," kata Mahfud di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2020.
 
Selengkapnya baca di sini

2. Tak Ada Niat Memulangkan Eks ISIS

Pemerintah belum berniat memulangkan eks simpatisan ISIS ke Indonesia. Rencana pemulangan eks ISIS pun belum pernah dibahas.
 
"Sebenarnya belum pernah dibicarakan. Pemerintah belum menentukan sikap dalam hal itu," kata Kepala Staf Presiden Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2020.
 
Selengkapnya baca di sini
 
Tak Ada Tempat bagi Eks WNI Kombatan ISIS
Aksi menolak pemulangan eks ISIS di depan Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Wahyu Putro/Antara

3. Adili Eks ISIS

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) setuju pemulangan eks warga asal Indonesia yang gabung ISIS dengan pengawasan ketat. Mereka yang terbukti melakukan kejahatan sebaiknya diadili di Indonesia.
 
"Mana yang memang melakukan kampanye ISIS atau peran pengajakan, penyebaran ideologi, sampai orang yang melakukan kejahatan itu bisa diadili di Indonesia," kata Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam di Pizza Kayu Api, The Maj Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Februari 2020.
 
Selengkapnya baca di sini

4. Ancam Keamanan Negara

Wacana pemulangan WNI eks ISIS dinilai berpotensi mengancam keamanan. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) pun menolak usulan tersebut.
 
"Pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia itu saya kira harus dipertimbangkan kembali. Ini berbahaya bagi keamanan negara," kata Ketua Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) PB PMII, Muhammad Syarif Hidayatullah di Jakarta, Minggu, 9 Februari 2020.
 
Selengkapnya baca di sini

5. Eks ISIS Bukan Urusan Negara

Nasib Warga Negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS dinilai bukan lagi urusan negara. Mereka seharusnya menjadi tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
 
"Secara hukum internasional ditelusuri aja, itu kan masih bisa debateable, kalau dia statusnya pengungsi berarti yang ngurus ya PBB, UNHCR," kata Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 10 Februari 2020.
 
Selengkapnya baca di sini

6. Tangkap Eks ISIS

Pemerintah tidak akan memulangkan 689 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang ada di Suriah. Mereka yang kembali lewat jalur tikus akan ditindak tegas.
 
"Kalau lewat jalur tikus ya ditangkap. Yang masalah itu kalau mereka ada yang menyembunyikan paspor, pura-pura paspornya dibakar," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020.
 
Selengkapnya baca di sini
 
Wacana pemulangan eks kombatan ISIS pertama kali disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi. Fachrul menyebut pemerintah ingin memulangkan 600 eks ISIS. Proses pemulangan akan terwujud dalam waktu dekat.
 
Menurut Fachrul, Indonesia memiliki kewajiban menerima dan membina WNI yang terpapar paham radikal. Sehingga, mereka bisa kembali menjadi warga negara yang baik.
 
Berdasarkan data dari sumber asing, terdapat 689 WNI eks ISIS yang berada di Suriah dan Turki. Sebanyak 228 teridentifikasi karena memiliki identitas dan 401 lainnya tidak memiliki identitas.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif