Jakarta: Pemerintah belum berniat memulangkan eks simpatisan ISIS ke Indonesia. Rencana pemulangan eks ISIS pun belum pernah dibahas.
"Sebenarnya belum pernah dibicarakan. Pemerintah belum menentukan sikap dalam hal itu," kata Kepala Staf Presiden Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2020.
Pemerintah tak mau gegabah memulangkan eks teroris ke Tanah Air. Sebab, ini menyangkut keamanan negara.
"Nanti akan dirataskan, Presiden yang akan bicara karena harus melihat dengan jeli, dengan teliti, positif, dan negatif, pengalaman masa lalu," ujar dia.
Kamp Al-Hol di Suriah menjadi tempat tinggal keluarga dari anggota ISIS. Foto: AFP
Pemerintah bakal melibatkan intelijen untuk memutuskan nasib warga negara Indonesia yang menjadi simpatisan ISIS. Secara pribadi, Presiden Joko Widodo pun tak mau eks ISIS kembali ke Tanah Air. Alasannya, mereka telah membakar paspor Indonesia.
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2020.
Jokowi tidak bisa memutuskan secara sepihak. Keputusan harus diambil setelah menggelar rapat terbatas. Dia juga tak mau mengambil keputusan secara gegabah. Dia akan mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari pemulangan eks ISIS.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yNLGMAqK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Pemerintah belum berniat memulangkan eks simpatisan ISIS ke Indonesia. Rencana pemulangan eks ISIS pun belum pernah dibahas.
"Sebenarnya belum pernah dibicarakan. Pemerintah belum menentukan sikap dalam hal itu," kata Kepala Staf Presiden Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2020.
Pemerintah tak mau gegabah memulangkan
eks teroris ke Tanah Air. Sebab, ini menyangkut keamanan negara.
"Nanti akan dirataskan, Presiden yang akan bicara karena harus melihat dengan jeli, dengan teliti, positif, dan negatif, pengalaman masa lalu," ujar dia.
.jpg)
Kamp Al-Hol di Suriah menjadi tempat tinggal keluarga dari anggota ISIS. Foto: AFP
Pemerintah bakal melibatkan intelijen untuk memutuskan nasib warga negara Indonesia yang menjadi simpatisan ISIS. Secara pribadi, Presiden Joko Widodo pun tak mau eks ISIS kembali ke Tanah Air. Alasannya, mereka telah membakar paspor Indonesia.
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2020.
Jokowi tidak bisa memutuskan secara sepihak. Keputusan harus diambil setelah menggelar rapat terbatas. Dia juga tak mau mengambil keputusan secara gegabah. Dia akan mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari pemulangan eks ISIS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
