Pemekaran Papua, Polri Fokus Mencegah Gangguan Keamanan

Jakarta: Polri melakukan pendekatan kemanusiaan terhadap masyarakat Papua, termasuk kelompok kriminal bersenjata (KKB) terkait pemekaran daerah tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam Operasi Damai Cartenz itu guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) atas kebijakan pemekaran wilayah Papua.  "Artinya, Polri tetap terus menjaga situasi dan kondisi Papua, pendekatannya bukan pendekatan seperti operasi sebelumnya jadi Operasi Damai Cartenz pendekatan secara kemanusiaan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada Medcom.id, Rabu, 29 Juni 2022.  Ramadhan mengatakan Polri tak bekerja sendirian dalam Operasi Damai Cartenz. Polri melibatkan TNI, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Aparat TNI-Polri menggandeng tokoh-tokoh setempat agar bersama-sama menciptakan situasi di Papua terus aman dan terkendali.  Dia menyebut TNI-Polri juga terus menjaga situasi Bumi Cenderawasih dari gangguan keamanan oleh KKB. Seperti patroli, kegiatan pengamanan, dan lainnya.    "Kita selalu memantau, Mabes Polri terus memantau hari demi hari, situasi kondisi Papua, khususnya daerah-daerah yang merupakan objek pengamanan Damai Cartenz," ujar jenderal bintang satu itu.  Ramadhan mengatakan Polri selalu mendukung kebijakan pemerintah, termasuk pemekaran wilayah Papua. Polri, kata dia, akan selalu berusaha menjaga agar kebijakan pemerintah itu berjalan lancar. Hal itu disebut telah dibahas bersama tokoh-tokoh setempat agar kebijakan pemekaran wilayah dapat diterima masyarakat Papua.  "Iya dong, tentu pembangunan, meningkatkan perekonomian masyarakat itu dilakukan ya. Tentu itu wujud hadirnya pemerintah untuk menjaga situasi," ucap Ramadhan.  Di samping itu, Ramadhan mengatakan Operasi Damai Cartenz juga memiliki sub satuan tugas (satgas) penegakan hukum. Sub satgas penegakan hukum itu bertugas menjaga situasi agar tidak terjadi tindakan-tindakan kriminal oleh KKB.  "Artinya, pendekatan kemanusiaan dilakukan, kita lakukan juga sub satgas penegakan hukum dalam rangka melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok KKB tersebut," tutur Ramadhan.  Operasi Damai Cartenz berlangsung hingga akhir 2022. Polri bakal mengevaluasi operasi tersebit menjelang berakhir.      Sebelumnya, KKB Pimpinan Egianus Kogoya menolak keras rencana pemekaran wilayah Papua. Mereka mengancam para pejabat di Papua yang menyetujui pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Mereka menegaskan tak segan-segan mengincar pejabat yang mendukung DOB tersebut. Untuk diketahui, Komisi II DPR memulai pembahasan payung hukum Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB di Papua. Pembahasan kali ini fokus pada pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Adapun tiga payung hukum yang disusun pemekaran wilayah Provinsi Papua yaitu RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU Pembentukan Provinsi Papua Tengah, tiga RUU Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Pemekaran wilayah di Papua dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Papua juga disebutkan tujuan pemekaran wilayah Papua dilakukan.  "Pemekaran daerah dilakukan untuk mempercepat pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022.