Ilustrasi pelanggaran HAM. Foto: Antara/Abriawan Abhe
Ilustrasi pelanggaran HAM. Foto: Antara/Abriawan Abhe

Meredam Silang Pendapat di Kasus Paniai

Nasional papua pelanggaran ham Rangkuman Nasional
Arga sumantri • 19 Februari 2020 19:08
Jakarta: Peristiwa di Paniai, Papua, pada 7-8 Februari 2014, disimpulkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Keputusan diambil melalui Sidang Paripurna Khusus Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) pada 3 Februari 2020.
 
Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan malah menduga ada upaya menghalangi proses hukum atau obstruction of justice dalam peristiwa Paniai. Indikasinya, penghentian proses penyelidikan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Papua.
 
Munafrizal juga menemukan penyelidikan yang dilakukan tidak sesuai fakta dalam uji balistik. Selain itu, perwakilan TNI dianggap tidak kooperatif memenuhi panggilan penyelidikan Komnas HAM.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Meredam Silang Pendapat di Kasus Paniai
Komnas HAM menggelar konferensi pers terkait dugaan pelanggaran di Paniai, Papua. Foto: Medcom/Kautsar Widya Prabowo
 
Sederet pernyataan ini tak bisa disepelekan pemerintah. Terlebih, kasus ini menyeret dua lembaga penegak hukum, Polri dan TNI.
 
Sempat ada sanggahan yang terkesan terburu-buru dari Istana. Kepala Staf Presiden Moeldoko menyimpulkan kasus kekerasan di Paniai, Papua, bukan termasuk pelanggaran HAM berat.
 
Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD coba mengakomodasi hasil investigasi Komnas HAM. Mahfud memastikan pemerintah tak tinggal diam.
 
Berikut upaya pemerintah meredam silang pendapat di kasus Paniai:

1. Menunggu Surat Komnas HAM

Mahfud masih menunggu surat laporan hasil investigasi Komnas HAM. Mahfud ogah menyimpulkan kasus Paniai lantaran baru membacanya di media massa.
 
"Belum sampai suratnya, baru baca di koran. Masa nanggapin (pernyataan) tulisan di media? sampaikan dulu suratnya," tegas Mahfud di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2020.
 
Selengkapnya di sini
 
Meredam Silang Pendapat di Kasus Paniai

Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Medcom/Nur Azizah

2. Pemerintah Janji Menindaklanjuti

Mahfud berjanji mempelajari hasil investigasi Komnas HAM soal Paniai. Ia memastikan bakal ada tindaklanjut atas temuan tersebut.
 
"Follow up itu artinya dipelajari apakah bisa diteruskan ke tahap berikut atau harus dilengkapi dengan apa dulu, nanti kita lihat," kata Mahfud di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2020.
 
Selengkapnya di sini

3. Sanggahan Istana

Kepala Staf Presiden Moeldoko menepis hasil investigasi Komnas HAM soal kekerasan di Paniai, Papua. Moeldoko berdalih tindak kekerasan itu tidak terencana dan bukan termasuk pelanggaran HAM berat.
 
"Perlu dilihat yang bener. Paniai itu sebuah kejadian yang tiba-tiba. Harus dilihat dengan baik, itu karena tidak ada kejadian terstruktur dan sistematis," kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020.
 
Selengkapnya di sini
 
Meredam Silang Pendapat di Kasus Paniai
Kepala Staf Presiden Moeldoko. Foto: Dokumentasi Media Indonesia.
 
Silang pendapat antara Komnas HAM dengan pemerintah tak boleh dibiarkan berlarut. Empat nyawa melayang dan 21 korban lainnya yang mengalami luka tusuk, harus mendapat kepastian hukum.
 
Minimal, hasil investigasi Komnas HAM bisa dijawab pula oleh pemerintah dengan fakta hukum, bukan semata asumsi. Pasalnya, penyelidikan Komnas HAM sudah berlangsung sejak 2015, sebelum akhirnya kesimpulan diumumkan pada Senin, 17 Februari 2020.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif