Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: Dok. Kemendagri
Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: Dok. Kemendagri

Kata Mendagri Soal PKPU Larangan Mantan Napi Korupsi jadi Caleg

Nasional Berita Kemendagri
Pelangi Karismakristi • 07 Juni 2018 17:03
Jakarta: Mendagri Tjahjo Kumolo angkat bicara soal dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon legislatif. Tjahjo menegaskan sikap pemerintah tak berubah, yakni keputusan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 
"Posisi saya pemerintah sama dengan Pak Menkumham (Menteri Hukum dan HAM). Semangatnya sebagaimana yang kita bahas dengan Komisi II dan KPU dan Bawaslu, setuju. Seseorang dicabut hak politiknya karena ketentuan UU, dan karena keputusan hakim pengadilan," kata Tjahjo dikutip kemendagri.go.id, Rabu, 6 Juni 2018.
 
Menurut Tjahjo, wajar bila Menkumham memiliki pertimbangan tersebut. "Sama-sama orang hukum, kita tahu bahwa jangan sampai nanti justru Kemenkumham yang melakukan disposisi persetujuan dan sebagainya, ia melanggar hukum. Semangatnya sama. Kalau kita ikuti langkah Pak Laoly (Menteri Hukum dan HAM), sama semangatnya. Hanya yang berhak adalah UU dan putusan pengadilan," tuturnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tjahjo menambahkan, terkait kemungkinan dikeluarkannya Perppu tersebut, dia menyarankan untuk langsung menanyakan kepada Menkumham. Sebab, pada dasarnya Tjahjo ingin demokrasi yang berjalan di Indonesia benar-benar berkualitas dan berintegritas.
 
Hanya saja, ia menggarisbawahi, rambu undang-undang harus menjadi pedoman. Jangan sampai ada terobosan, tapi malah melanggar UU.
 
"Semangatnya sama, semua setuju, hanya apakah PKPU tidak melanggar UU? Versi KPU kalau sudah diteken KPU sah, silakan itu hak KPU karena KPU sebagaimana keputusan MK, mandiri. Yang kedua, KPU dalam rangka menerbitkan PKPU harus tidak bertentangan dengan UU, itu prinsip. Itu yang disepakati kami dengan Komisi II," ucapnya.
 
Tapi jika ada yang tak puas, ia persilakan menggugat sesuai jalur hukum yang tersedia. Misalnya, kalau memungkinkan digugat ke MK, dipersilakan ajukan gugatan ke MK.
 
"Pihak yang mau mengajukan ke MK, silakan kalau ada yang mengajukan ke MK siapa. Silakan itu hak masyarakat. Enggak mungkin yang mengajukan ke MK itu DPR atau pemerintah. Dan pandangan Menteri Hukum, saya ikuti, dia kan lebih tahu," kata Tjahjo.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif