Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Dalih Pemerintah dan DPR dalam Meladeni Gugatan Eks Pimpinan KPK

Nasional Revisi UU KPK Rangkuman Nasional
Yogi Bayu Aji • 03 Februari 2020 22:45

Jakarta: Gugatan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berlanjut di Mahkamah Agung. Sidang Senin, 3 Februari 2020, beragendakan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden Joko Widodo.
 
Uji materi ini diajukan eks pimpinan KPK: Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, dan Saut Sitomorang. Mantan nakhoda Lembaga Antirasuah itu mengajukan uji formal dan uji materiel terkait UU baru KPK.
 
Uji formal menyoal perumusan UU Nomor 19 Tahun 2019. Sementara itu, uji materiel menyasar pasal di UU Nomor 19 Tahun 2019, khususnya tentang keberadaan Dewan Pengawas (Dewas).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam persidangan hari ini, DPR diwakili anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Sementara itu, pemerintah menghadirkan Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Agus Haryadi.
 
Keduanya mengungkapkan beragam dalih untuk meladeni gugatan yang Agus Rahardjo dan kawan-kawan. Berikut beberapa poin yang disampaikan perwakilan pemerintah dan DPR dalam persidangan.
 
Dalih Pemerintah dan DPR dalam Meladeni Gugatan Eks Pimpinan KPK
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan selaku perwakilan DPR menyampaikan keterangan terkait uji materi UU KPK di MK. Foto: MI/Susanto

1. RUU KPK di prolegnas prioritas

Arteria Dahlan menegaskan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dia menyebut daftar prolegnas dapat dilihat publik dalam situs DPR.
 
"Prolegnas 2015-2019 urutan 63, prioritas 2015 ke-6, prioritas 2016 ke-37, 2019 masuk dalam daftar kumulatif terbuka di urutan ke-5," kata Arteria.
 
Terkait masalah ini, dia menyebutkan MK telah mengeluarkan putusan atas pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terkait panitia khusus (pansus) hak angket DPR kepada KPK. Putusan perkara nomor 36/PUU-XV/2017 itu berdampak terhadap materi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, khususnya soal kedudukan Lembaga Antikorupsi sebagai rumpun kekuasaan eksekutif dalam pemberantasan korupsi.
 
"Oleh karena itu, masuknya UU KPK perubahan kedua ke dalam prolegnas, telah memenuhi syarat untuk masuk dalam prolegnas daftar kumulatif terbuka," sebut dia.
 
Dalih Pemerintah dan DPR dalam Meladeni Gugatan Eks Pimpinan KPK
Ketua MK Anwar Usman (tengah) dan hakim konstiutsi Aswanto (kiri) dan Manahan P. Sitompul memerhatikan keterangan perwakilan DPR dan Pemerintah terkait uji materi UU KPK. Foto: MI/Susanto

2. Dewas KPK

Pemerintah menegaskan kedudukan Dewas KPK tidak hierarkis. Dewas memiliki kedudukan setara dengan KPK.
 
Agus Haryadi menuturkan pembentukan Dewas KPK merujuk ketentuan UUD 1945. Selain itu, pemerintah berlandaskan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (UNCAC) 2003.
 
UNCAC mendalilkan dalam implementasi hasil konvensi, negara terkait dapat membentuk badan. Hal ini dapat dimaknai kelembagaan dalam pemberantasan korupsi masing-masing negara bisa berbentuk satu badan atau beberapa badan antikorupsi sesuai yang diperlukan.
 
Agus menegaskan penambahan badan dalam organ pemberantasan korupsi secara yuridis tidak bertentangan dengan kaidah hukum antikorupsi. Hal ini justru menjadi kewajiban negara dalam mengevaluasi demi meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.
 
“Negara wajib membentuk badan-badan agar pelaksanaanya lebih efektif, berdasarkan ketentuan tersebut, maka ditempatkannya KPK dalam rumpun eksekutif merupakan kewenangan negara untuk menempatkan yang disesuaikan dalam sistem hukum tata negara,” ujar Agus.
 
Dalih Pemerintah dan DPR dalam Meladeni Gugatan Eks Pimpinan KPK
Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief (kanan) didampingi Eks Ketua KPK Agus Rahardjo. Foto: MI/Susanto

3. Kepastian hukum penyadapan

UU baru KPK menyinggung kewenangan penyadapan Lembaga di bawah komando Komisaris Jenderal Firli Bahuri. KPK wajib mengantongi izin Dewas untuk menyadap seseorang.
 
Soal ini diatur dalam revisi UU demi memberikan kepastian hukum. Pasalnya, KPK juga tak punya aturan main dalam menggunakan kewenangan ini.
 
"Ketentuan Pasal 12B terhadap Dewan Pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, merupakan norma yang dilandaskan bahwa penyadapan merupakan perbuatan yang secara umum dilarang atau ilegal. Dengan alasan bahwa penyadapan dapat digunakan sebagai kejahatan, namun secara hukum juga dapat menjadi legal," terang Agus.
 
Menurut dia, penyadapan tanpa izin ialah perbuatan melanggar hukum. Revisi UU KPK terkait izin penyadapan dibuat demi menyempurnakan substansi tentang kewenangan penyadapan.

4. Penyidik KPK

Pemerintah turut memaparkan alasan kenapa penyidik KPK harus berasal dari kepolisian dan kejaksaan seperti tertuang di UU baru. Penyidikan KPK disebut memerlukan tenaga yang bersifat khusus, tidak sama dengan kasus-kasus umum. Personel harus berintegritas sesuai dengan keahliannya serta memiliki pengalaman diperlukan agar dapat bekerja secara konsisten.
 
"Sehingga yang dapat diangkat untuk memenuhi kriteria tersebut berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan instansi pemerintah lainnya dan atau internal KPK,” kata Agus.
 
Sementara itu, Arteria Dahlan menjelaskan pengaturan persyaratan penyidik di UU KPK untuk mendorong pemberantasan korupsi secara profesional. Seseorang harus memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus untuk menjadi penyidik KPK.
 
“Salahkah apabila DPR RI memberikan penguatan terkait dengan bahwa penyidik KPK harus memiliki kompetensi di bidang hukum pidana, di bidang pemberantasan korupsi secara formal dan materiel sehingga kita tidak temukan lagi banyak sekali penyidik KPK yang bukan berlatar hukum,” ungkap dia.
 


 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif