Sidang di MK. Foto: MI/Bary Fathahilah
Sidang di MK. Foto: MI/Bary Fathahilah

DPR Tegaskan RUU KPK Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional Revisi UU KPK
Rifaldi Putra irianto • 03 Februari 2020 19:09
Jakarta: DPR menegaskan revisi kedua Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Hal itu disampaikan dalam uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK.
 
"Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019. RUU tentang perubahan kedua UU KPK juga telah termuat dalam daftar prolegnas yang dapat dilihat publik dalam website DPR," kata anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2020.
 
Menurut dia, revisi UU KPK sudah masuk Prolegnas Prioritas 2015 dan 2016. Pada 2019, revisi UU tersebut menjadi satu dari beberapa UU yang masuk dalam prolegnas daftar kumulatif terbuka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Prolegnas 2015-2019 urutan 63, prioritas 2015 ke-6, prioritas 2016 ke-37, 2019 masuk dalam daftar kumulatif terbuka di urutan ke-5. Jadi enggak bener kalau dikatakan tidak masuk ke prolegnas," ucap dia.
 
Ia menyebutkan MK sebelumnya mengeluarkan putusan atas pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terkait panitia khusus (pansus) hak angket DPR pada KPK. Putusan MK perkara nomor 36/PUU-XV/2017 berdampak terhadap materi muatan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, khususnya kedudukan Lembaga Antikorupsi sebagai rumpun kekuasaan eksekutif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 
"Oleh karena itu, masuknya UU KPK perubahan kedua ke dalam prolegnas, telah memenuhi syarat untuk masuk dalam prolegnas daftar kumulatif terbuka," sebut dia.
 
DPR menilai revisi UU KPK telah sesuai. Pengajuan RUU KPK di luar prolegnas yang diajukan Badan Legislasi DPR diklaim sah secara hukum berdasarkan Pasal 23 ayat 2 huruf B UU 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif