Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto

Alasan Penyidik KPK Harus dari Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional Revisi UU KPK
Media Indonesia • 03 Februari 2020 16:20
Jakarta: Pemerintah memaparkan alasan kenapa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Hal itu diungkap dalam sidang uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Agus Haryadi menyebut penyidik KPK memerlukan tenaga yang bersifat khusus, tidak sama dengan penyelidik yang sifatnya umum. Untuk itu, penyelidik yang berintegritas sesuai dengan keahliannya serta memiliki suatu pengalaman diperlukan agar dapat bekerja secara konsisten.
 
“Telah dipertimbangkan dalam teknik penyelidikan bahwa penyidik harus mempunyai kriteria khusus penyidikan, sehingga yang dapat diangkat untuk memenuhi kriteria tersebut berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan instansi pemerintah lainnya dan atau internal KPK,” kata Agus di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta, Senin, 3 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agus menegaskan penerapan tenaga penyidik akan berbeda-beda disesuaikan dengan sistem hukumnya masing-masing. Kewenangan di tindak pidana korupsi pun menjadi milik polisi dan jaksa sebagai penegak hukum.
 
"KPK sebagai fungsi penunjang membantu tugas kepolisian dan kejaksaan,” tegas dia.
 
Status kepegawaian para penyidik KPK mengikuti ketentuan Pasal 45 ayat 3 huruf a UU KPK yang telah disesuaikan dengan UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyidik KPK dapat dicopot jika diberhentikan sebagai ASN.
 
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menjelaskan pengaturan persyaratan penyidik di UU KPK untuk mendotong pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional. Seseorang harus memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus untuk menjadi penyidik KPK.
 
“Salahkah apabila DPR RI memberikan penguatan terkait dengan bahwa penyidik KPK harus memiliki kompetensi di bidang hukum pidana, di bidang pemberantasan korupsi secara formil dan materil, sehingga kita tidak temukan lagi banyak sekali penyidik KPK yang bukan berlatar hukum,” ungkap dia.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif