Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: MI/Bary Fathahilah.
Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Mendagri Serahkan Jam Bernilai Ratusan Juta ke KPK

Nasional Berita Kemendagri
Pelangi Karismakristi • 07 Juni 2018 12:58
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menceritakan kisahnya mendapat jam senilai ratusan juta. Pemberian tersebut telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.
 
Tjahjo mengatakan jam tersebut pemberian dari seseorang yang tak ia sebut namanya. Dia menolak menerima sesuatu yang menurut UU adalah bentuk pelanggaran.
 
"Apa yang sama terima dari masyarakat dan menurut UU menyalahi, ya saya pulangkan. Kemarin menyerahkan jam, harga jamnya Rp650 juta. Wah, kalau saya pakai kan geger nanti," kata Tjahjo, saat menghadiri rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Rabu 6 Juni 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tjahjo juga sempat disinggung soal kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Purbalingga. Mendapat pertanyaan tersebut, Tjahjo mengaku sudah enggan menjawab soal OTT kepala daerah yang terjadi berulang kali.
 
Dia sudah berkali-kali mengingatkan kepala daerah dalam berbagai kesempatan, agar berhati-hati dan memahami area rawan korupsi. Namun, ternyata tetap saja ada yang dicokok KPK.
 
"Artinya, ini masalah mental masing-masing pribadi kepala daerah itu sendiri. Saya sudah tidak bisa berkomentar. Selalu saya mengingatkan buat diri saya, Kemendagri, seluruh daerah pahami area rawan korupsi dan area rawan korupsi itu sudah menjadi perhatian KPK juga. Menyangkut perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, jual beli jabatan, mekanisme pembelian barang dan jasa, dan menyangkut retribusi dan pajak," katanya.
 
Hal yang harus diwaspadai dalam area rawan korupsi, kata Tjahjo, adalah masalah perencanaan anggaran. Sehingga ia minta para kepala daerah bekerja sesuai aturan. Jangan coba-coba berkongkalikong hanya karena mendapat kata sepakat dari DPRD.
 
"Hati-hati, khususnya yang berkaitan perencanaan anggaran. Kalau toh sampai tidak ada kata sepakat dengan DPRD berkaitan dengan anggaran bisa menggunakan Pergub. Kalau ada kata tidak sepakat, jangan dipaksa. Nanti kayak Jambi, Semarang, Sumut, Malang. Semangatnya paham," kata Tjahjo.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif