Jakarta: Pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus dugaan suap jaksa Pinangki Sirna Malasari dinilai bentuk ketidakpercayaan terhadap Kejaksaan Agung. Karena banyak yang dilindungi terkait dengan penanganan kasus suap dari eks buron kelas kakap, Djoko Tjandra, kepada jaksa Pinangki. Seperti, Kejagung tergesa-gesa dalam melimpahkan berkas perkara jaksa Pinangki tanpa adanya gelar perkara dengan KPK.
“Berarti kan mau meninggalkan KPK. Ketika ada proses penyusunan perpres (peraturan presiden) untuk proses pengambilalihan, mereka cepat-cepat limpahkan ke jaksa penuntut umum. Padahal belum selesai, semua belum diperiksa selesai dan pencucian uangnya Pinangki juga belum diproses,” kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Jakarta, Sabtu, 5 September 2020.
Baca: Kejagung: Berkas Pinangki Belum Lengkap
Menurut dia, proses hukum yang dilakukan Kejagung kontras dengan Bareskrim Polri. Pelimpahan berkas kasus dugaan penghapusan red notice oleh Polri dengan tersangka Djoko Tjandra, Brigjen Prasetyo Utomo, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Tommy Sumardi dilakukan berbarengan.
“Yang jelas bahwa KPK tidak percaya dengan proses di Kejaksaan Agung,” ujar Boyamin.
Ketua Komisi Kejaksaan Barita LH Simanjuntak menilai supervisi KPK terkait perkara Djoko Tjandra yang ditangani Polri dan Kejagung sebagai langkah maju. Namun, dia mengingatkan hal paling penting ialah hasil dari supervisi tersebut.
“Jadi, dugaan masyarakat tentang adanya conflict of interest dengan kehadiran KPK yang diyakini bisa dipercaya, akan memastikan proses penanganannya itu benar-benar objektif, transparan, dan dapat dipercaya. Keterlibatan KPK dalam mengawasi kasus tersebut juga dapat mengurangi beban kejaksaan,” ujar Barita.
Baca: KPK Segera Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra Cs
Barita berharap hasil supervisi KPK bisa menjawab peran jaksa Pinangki saat menjanjikan fatwa hukum Mahkamah Agung terhadap Djoko Tjandra. Ia menyebut ada lompatan yang besar karena tugas pokok jaksa Pinangki tidak nyambung dengan pengurusan fatwa itu.
“Inilah yang kita harapkan bisa segera diungkap. Objek yang diduga ditransaksikan oknum jaksa P (Pinangki) dengan Djoko Tjandra itu sebenarnya apa. Yang dijanjikan jaksa P itu sehingga membuat Djoko Tjandra percaya itu apa?” ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan Lembaga Antirasuah segera menerbitkan surat perintah untuk menyupervisi perkara yang ditangani Polri dan Kejagung.
Jakarta: Pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus dugaan suap jaksa Pinangki Sirna Malasari dinilai bentuk ketidakpercayaan terhadap Kejaksaan Agung. Karena banyak yang dilindungi terkait dengan penanganan
kasus suap dari eks buron kelas kakap, Djoko Tjandra, kepada
jaksa Pinangki. Seperti, Kejagung tergesa-gesa dalam melimpahkan berkas perkara jaksa Pinangki tanpa adanya gelar perkara dengan KPK.
“Berarti kan mau meninggalkan KPK. Ketika ada proses penyusunan perpres (peraturan presiden) untuk proses pengambilalihan, mereka cepat-cepat limpahkan ke jaksa penuntut umum. Padahal belum selesai, semua belum diperiksa selesai dan pencucian uangnya Pinangki juga belum diproses,” kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Jakarta, Sabtu, 5 September 2020.
Baca: Kejagung: Berkas Pinangki Belum Lengkap
Menurut dia, proses hukum yang dilakukan Kejagung kontras dengan Bareskrim Polri. Pelimpahan berkas kasus dugaan penghapusan
red notice oleh Polri dengan tersangka Djoko Tjandra, Brigjen Prasetyo Utomo, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Tommy Sumardi dilakukan berbarengan.
“Yang jelas bahwa KPK tidak percaya dengan proses di Kejaksaan Agung,” ujar Boyamin.
