Pati: Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Itu lantaran dampak musim kemarau di Bumi Mina Tani terus meluas. Saat ini, krisis air bersih melanda di 70 desa yang tersebar di 10 kecamatan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetyo, menyampaikan penetapan status tanggap darurat dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Pati menggelar rapat tanggap darurat kekeringan. Status tanggap darurat kekeringan akan berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 3 Oktober 2023.
“Hasil rapat kemarin diputusakan penetapan status tanggap darurat kekeringan selama 14 hari,” ujar Martinus, Rabu, 4 Oktober 2023.
Penetapan status itu lantaran dampak kemarau terus meluas. Hingga awal bulan ini jumlah warga terdampak kekeringan mencapai 109.660 jiwa. Kebutuhan air bersih warga yang terdampak, sangat bergantung pada pasokan air.
“Jumlah bantuan air bersih yang sudah disalurkan sebanyak 561 tangki air. Sebanyak 440 tangki dari pemerintah kabupaten dan 121 tangki dari CSR atau donatur,” kata Martinus.
Sepuluh kecamatan yang terdampak kemarau yaitu, Kecamatan Jaken, Jakenan, Pucakwangi, Winong, Gabus, Kayen, Sukolilo, Tambakromo, Tayu, dan Batangan. Kekeringan paling parah di Kecamatan Pucakwangi. Di kecamatan tersebut, terdapat 14 desa yang warganya mengalami krisis air bersih.
“Di Pucakwangi itu seperti di Desa Tanjungsekar, itu sudah dipasok air 22 tangki. Jumlah warga yang terdampak 5.416 jiwa. Terus di Desa Plosorejo, itu sudah dipasok 18 tangki, warga terdampak 3.744 jiwa,” urai Martinus.
Warga yang terdampak tidak hanya dipasok air bersih. Pemerintah Kabupaten Pati juga akan menyalurkan bantuan pangan, yaitu beras sebanyak 100 ton. Dampak musim kemarau juga mengakibatkan 90 hektar sawah di Kabupaten Pati tidak bisa ditanami.
Pati: Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menetapkan
status tanggap darurat kekeringan. Itu lantaran dampak musim kemarau di Bumi Mina Tani terus meluas. Saat ini, krisis air bersih melanda di 70 desa yang tersebar di 10 kecamatan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetyo, menyampaikan penetapan status tanggap darurat dilakukan setelah pemerintah Kabupaten Pati menggelar rapat tanggap darurat kekeringan. Status tanggap darurat kekeringan akan berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 3 Oktober 2023.
“Hasil rapat kemarin diputusakan penetapan status tanggap darurat kekeringan selama 14 hari,” ujar Martinus, Rabu, 4 Oktober 2023.
Penetapan status itu lantaran dampak kemarau terus meluas. Hingga awal bulan ini jumlah warga terdampak kekeringan mencapai 109.660 jiwa. Kebutuhan air bersih warga yang terdampak, sangat bergantung pada pasokan air.
“Jumlah bantuan air bersih yang sudah disalurkan sebanyak 561 tangki air. Sebanyak 440 tangki dari pemerintah kabupaten dan 121 tangki dari CSR atau donatur,” kata Martinus.
Sepuluh kecamatan yang terdampak kemarau yaitu, Kecamatan Jaken, Jakenan, Pucakwangi, Winong, Gabus, Kayen, Sukolilo, Tambakromo, Tayu, dan Batangan. Kekeringan paling parah di Kecamatan Pucakwangi. Di kecamatan tersebut, terdapat 14 desa yang warganya mengalami krisis air bersih.
“Di Pucakwangi itu
seperti di Desa Tanjungsekar, itu sudah dipasok air 22 tangki. Jumlah warga yang terdampak 5.416 jiwa. Terus di Desa Plosorejo, itu sudah dipasok 18 tangki, warga terdampak 3.744 jiwa,” urai Martinus.
Warga yang terdampak tidak hanya dipasok air bersih. Pemerintah Kabupaten Pati juga akan menyalurkan bantuan pangan, yaitu beras sebanyak 100 ton. Dampak musim kemarau juga mengakibatkan 90 hektar sawah di Kabupaten Pati tidak bisa ditanami.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
