Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin memberikan keterangan selepas Deklarasi Jabar Akur di GOR Saparua Bandung, Senin (27/11/2023). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Usulan UMK di Jabar Masih Dibahas, Ditetapkan Paling Lambat 30 November

Antara • 27 November 2023 21:31

Bandung: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyebutkan bahwa usulan terkait Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Tahun 2024 dari 27 kabupaten/kota sudah masuk ke pemerintah provinsi. "Usulan UMK semua sudah masuk, terakhir informasinya tinggal satu yakni Depok, mungkin sekarang sudah masuk," kata Bey Triadi Machmudin di Bandung, Jawa Barat, Senin, 27 November 2023. Terkait usulan yang datang dari kabupaten/kota tersebut, Bey mengatakan isinya beragam, baik mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, ataupun mekanisme lainnya. "Ada yang sesuai dengan PP 51 Tahun 2023, ada yang di atas. Tapi kan nanti tanggal 30 November 2023 keputusannya, dibahas dulu," ucap Bey. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan mengatakan saat ini usulan UMK dari seluruh kota/kabupaten telah masuk dan dibahas dengan berbagai unsur. "Sekarang tengah dirapatkan pada Dewan Pengupahan, sesuai rencana, seluruh kabupaten/kota sudah mengirim rekomendasinya," ucap Teppy dalam pesan singkatnya. Terkait dengan usulan rekomendasi dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat tersebut, Teppy mengatakan bahwa dirinya belum bisa mengungkapkan hal tersebut, karena pembahasan tengah dilakukan. "Belum bisa kami sampaikan, namun memang (rekomendasi) sangat beragam," ujarnya. UMK Tahun 2024 dijadwalkan untuk ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada 30 November 2023. UMK sendiri akan berlaku bagi kota dan kabupaten, sementara yang tidak mengusulkan akan memakai perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP). Diketahui UMP Jawa Barat Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.057.495, atau mengalami kenaikan 3,57 persen dibandingkan dengan UMP Jabar Tahun 2023. Pada 2023, UMP Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp1.986.670. Sedangkan UMK di 27 kota/kabupaten memiliki rincian sebagai berikut: Kota Bekasi Rp5.158.248 Kabupaten Karawang Rp5.176.179 Kabupaten Bekasi Rp5.137.575 Kabupaten Purwakarta Rp4.464.675 Kabupaten Subang Rp3.273.810 Kota Depok Rp4.694.493 Kota Bogor Rp4.639.429 Kabupaten Bogor Rp4.520.212 Kabupaten Sukabumi Rp3.351.883 Kabupaten Cianjur Rp2.893.229 Kota Sukabumi Rp2.747.774 Kota Bandung Rp4.048.462 Kota Cimahi Rp3.514.093 Kabupaten Bandung Barat Rp3.480.795 Kabupaten Sumedang Rp3.471.134 Kabuppaten Bandung Rp3.492.465 Kabupaten Indramayu Rp2.541.996 Kota Cirebon Rp2.456.516 Kabupaten Cirebon Rp2.430.780 Kabupaten Majalengka Rp2.180.602 Kabupaten Kuningan Rp2.101.734 Kota Tasikmalaya Rp2.533.341 Kabupaten Tasikmalaya Rp2.499.954 Kabupaten Garut Rp2.117.318 Kabupaten Ciamis Rp2.021.657 Kabupaten Pangandaran Rp2.018.389 Kota Banjar Rp1.998.119.

"Sekarang tengah dirapatkan pada Dewan Pengupahan, sesuai rencana, seluruh kabupaten/kota sudah mengirim rekomendasinya," ucap Teppy dalam pesan singkatnya.

Terkait dengan usulan rekomendasi dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat tersebut, Teppy mengatakan bahwa dirinya belum bisa mengungkapkan hal tersebut, karena pembahasan tengah dilakukan.

"Belum bisa kami sampaikan, namun memang (rekomendasi) sangat beragam," ujarnya.

UMK Tahun 2024 dijadwalkan untuk ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada 30 November 2023. UMK sendiri akan berlaku bagi kota dan kabupaten, sementara yang tidak mengusulkan akan memakai perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Diketahui UMP Jawa Barat Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.057.495, atau mengalami kenaikan 3,57 persen dibandingkan dengan UMP Jabar Tahun 2023.

Pada 2023, UMP Jawa Barat ditetapkan sebesar Rp1.986.670. Sedangkan UMK di 27 kota/kabupaten memiliki rincian sebagai berikut: