Mengenal dr Rubini Pejuang Medis Pembela Masyarakat Kalbar dari Penindasan Jepang

Pontianak: Sosok pahlawan medis dikenal akhir-akhir ini di masa pandemi covid-19 di antaranya mereka mulai dari tenaga kesehatan, dokter hingga perawat yang menjadi garda terdepan memerangi pandemi. Di era perjuangan dan masa mempertahankan kemerdekaan, peran para pahlawan medis pun tidak bisa dilepaskan. Sepertinya, tidak banyak sosok pahlawan medis seperti dokter yang dikenal sebagai pahlawan nasional. Lewat keilmuannya mereka berjuang mengobati rakyat Indonesia tak tergiur meski mendapat perlakuan khusus dari pemerintah kolonial pada saat itu.  Dokter Rubini sosok tidak asing dalam sejarah pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam tataran lokal khususnya di Kalimantan Barat. Saat ini, namanya sedang diusulkan menjadi pahlawan nasional.   Raden Rubini Natawisastra lahir di Bandung pada 31 Agustus 1906. Meski lahir di Tanah Pasundan, dokter Rubini salah satu cendekiawan atau kaum intelektual awal di Kalimantan Barat sebelum era kemerdekaan RI. Menurut buku biografi yang ditulis Muhammad Rikaz Prabowo, dr Rubini salah satu dari beberapa dokter lulusan STOVIA (School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen atau Sekolah Kedokteran Bumiputra) dan NIAS atau Nederlands Indische Artsen School (Surabaya). Lulusan-lulusan seperti dr Agusjam, dr Ismail, dr Achmad Diponegoro, dr Sunaryo, dr Rehatta, dr Salekan, dan dr Sudarso. Rubini berkarya lebih dari tugasnya sebagai seorang dokter. Ia aktif dalam pergerakan kebangsaan melalui Partai Indonesia Raya (Parindra). Bahkan pada tahun 1939, dr Rubini dan rekannya itu masuk dalam daftar pengurus Parindra Kalimantan Barat. Khususnya dr Rubini, selain sebagai pemimpin rakyat, ia dikenal juga sebagai tokoh yang pada era itu berusaha meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap ibu dan anak.     Rubini muda prihatin dengan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan yang kerap terjadi di praktik bidan tradisional (dukun beranak). Rubini membuka praktik kedokteran umum di rumahnya di Landraad Weg (kini Jalan Jenderal Urip Pontianak), ia juga membuka praktik kebidanan dengan ditangani bidan bersertifikat. Rubini juga dikenal sebagai dokter yang rendah hati dan tanpa pamrih. Pasien tidak mampu dapat membayar dengan apapun, seperti hasil bumi, kelapa, dan ayam. Bahkan sering juga digratiskan. Hal ini juga kerap ia temui dalam misi sebagai dokter keliling. Secara periodik ia mengunjungi desa-desa di luar Pontianak dengan kapal atau perahu agar dapat menjangkau daerah terdalam. Itulah mengapa nama dr Rubini cukup melekat di hati masyarakat pedesaan di luar Pontianak, yang kini berada di sekitar wilayah Kubu Raya dan Mempawah (dulu Kabupaten Pontianak). Perjuangan Rubini tidak sendirian. Ia dibantu istrinya Amalia Rubini, yang tergabung dalam gerakan Palang Merah. Amalia Rubini juga berinteraksi dengan perkumpulan istri dokter di Pontianak untuk berbagi informasi dan keterampilan seputar pemberdayaan perempuan dan anak. Kebetulan istri dr Agusjam, yakni RA Sujarah, Ketua Organisasi Aisiyah yang mengelola sejumlah sekolah di Pontianak, seperti Taman Kanak-Kanak, pengajian perempuan, dan kursus-kursus keterampilan. Selain pada bidang kemanusiaan, sebagai pengurus Parindra, Rubini juga turut bergerak di bidang politik. Ia ikut mendorong partai ini untuk memberikan perhatian pada program-program pemajuan kehidupan rakyat. Oleh sebab itu, Parindra juga mendirikan sejumlah sekolah, klub olahraga, klub kesenian, dan kursus-kursus politik. Di samping itu, ia kerap menyuarakan kepada pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan pelayanan kesehatan masyarakat di Kalbar yang menurutnya masih jauh tertinggal dari wilayah lain, baik fasilitas maupun SDM-nya.     Menjelang masuk tentara Jepang karena berkobar Perang Pasifik, pada 1941 pemerintah kolonial mengadakan evakuasi terhadap pejabat-pejabat Belanda, penduduk, dan tokoh-tokoh masyarakat penting pribumi, termasuk Rubini yang turut diajak. Akan tetapi, karena kecintaannya kepada Kalbar dan pengabdian, dia menolak dievakuasi oleh pemerintah kolonial ke Jawa. Ia memilih tetap tinggal. Setelah dievakuasi tenaga-tenaga dokter Belanda, keadaan semakin rumit karena kekurangan tenaga kesehatan. Padahal pada Desember 1941 Pontianak sudah mulai dijatuhi bom oleh Jepang yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Atas dasar itu, pemerintah kolonial yang semakin terdesak kemudian mengangkat dr Rubini sebagai perwira kesehatan cadangan dengan pangkat letnan 2 untuk mengurusi rumah sakit militer yang ditinggalkan dokter-dokter Belanda. Bersama dokter-dokter pribumi lainnya yang menolak dievakuasi, dr Rubini lebih memilih merawat para pasien korban pemboman Jepang. Sekitar Februari 1942, Jepang yang telah berkuasa di Indonesia, membubarkan seluruh organisasi dan kegiatan politik, termasuk Parindra. Di sisi lain, Rubini yang tetap berprofesi sebagai dokter, berusaha untuk pura-pura bekerja sama dengan Jepang agar kegiatan-kegiatan politik yang dia bina secara sembunyi tidak terbongkar. Para aktivis itu kemudian mendirikan organisasi Nissinkwai yang seolah-olah mendukung Jepang. Di sisi lain Rubini mulai menerima laporan-laporan kejahatan Jepang terhadap rakyat, terutama pada kaum perempuan yang menerima kekerasan seksual. Bahkan dr Rubini juga turut merawat kaum perempuan malang tersebut, baik di rumah sakit maupun rumah praktiknya. Hal ini semakin membulatkan tekad dirinya untuk melawan penindasan Jepang. Jepang kemudian menilai pergerakan aktivis di Nissinkwai sebagai bentuk ancaman. Organisasi itu kemudian dibubarkan. Para aktivisnya bergabung di Pemuda Muhammadiyah agar dapat berdiskusi membicarakan langkah perjuangan dalam selubung kegiatan keagamaan. Awal tahun 1943, dr Rubini menerima dr Susilo dan Makaliwey yang datang dari Banjarmasin. Mereka menyampaikan bahwa di Banjarmasin akan ada gerakan melawan Jepang dan di Pontianak juga untuk turut serta. Dengan begitu dr Rubini mulai mengadakan konsolidasi aktivis dan sejumlah tokoh kesultanan, untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang yang rencananya pada Desember 1943.     Menurut laporan Jepang, dr Rubini yang dianggap sebagai pemimpin gerakan itu membentuk pasukan bersenjata yang bernama "Soeka Rela". Nahasnya, rencana aksi ini diketahui Jepang karena adanya sejumlah orang yang berkhianat sebagai mata-mata Jepang. Selain itu, kegagalan aksi di Banjarmasin juga menyeret sejumlah nama di Pontianak, termasuk dr Rubini dan rekan-rekannya. Mulai Oktober 1943, aksi-aksi penangkapan terhadap para tokoh yang dianggap terlibat atau berbahaya bagi Jepang diciduk dan kemudian banyak yang dieksekusi di Mandor. Koran Borneo Sinbun, 1 Juli 1944, memberitakan bahwa Jepang telah mengeksekusi orang-orang yang terlibat dalam komplotan perlawanan. Sebanyak 48 di antaranya dianggap sebagai pemimpin perlawanan, termasuk dr Rubini dan istrinya, Amalia Rubini. Selain itu, terdapat nama-nama lain, seperti Sultan Syarif Muhammad Alqadri (Sultan Pontianak), Pangeran Agung, Pangeran Adipati, dokter, insinyur, guru, dan masih banyak kaum intelektual lain, termasuk sultan/panembahan. Untuk mengenang perjuangan tokoh-tokoh intelektual dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti dr Rubini dan rekannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 2007 menetapkan 28 Juni sebagai Hari Berkabung Daerah. Namun penghargaan ini dianggap belum cukup, melalui Dinas Sosial, dr Rubini tahun ini diajukan sebagai calon pahlawan nasional. Usulan calon pahlawan nasional dr Rubini kemudian dibahas oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang berkedudukan di Jakarta. Dari 18 usulan calon pahlawan nasional (CPN) se-Indonesia yang masuk tahun ini, hanya delapan calon memenuhi syarat umum dan khusus sehingga diadakan verifikasi lapangan ke Kalbar. dr Rubini termasuk delapan CPN yang memenuhi syarat.     Oleh karena itu, Prima Nurahmi, anggota TP2GP didampingi Sunniyah dan Andita Rahma Yustisiani dari Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial, Kamis, 29 Juli kemarin berkunjung ke Pontianak, Mandor, dan Mempawah untuk mengadakan verifikasi lapangan. Verifikasi pada 27-29 Juli 2022 dengan sejumlah agenda. Pada Rabu, 27 Juli pertemuan dengan gubernur/wakil gubernur dan pemaparan tentang perjuangan dr Rubini di Kantor Dinas Sosial Kalbar dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Tim diterima Kepala Dinas Sosial Kalbar Golda M. Purba beserta jajarannya. Keesokan harinya kunjungan ke Mandor dan Mempawah untuk memverifikasi dan mengumpulkan data-data yang menguatkan tentang perjuangan dr Rubini, baik berupa sumber lisan, tertulis, maupun persepsi-persepsi masyarakat. Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi mengungkapkan dukungan terhadap dr Rubini sebagai pahlawan nasional karena memang tidak diragukan lagi dan bahkan, selama ini oleh masyarakat setempat sudah dianggap sebagai pahlawan. Dukungan serupa didapatkan saat tim berkunjung ke RSUD dr Rubini Mempawah dan dari Ketua DPRD Mempawah Ria Mulyadi. Pada Jumat, 29 Juli, tim memeriksa kembali kelengkapan verifikasi, dilanjutkan bertolak ke Jakarta. Temuan keterangan dan informasi dr Rubini selain pejuang kemanusiaan juga pejuang kemerdekaan disampaikan salah satu anggota TP2GD yang juga dosen Pendidikan Sejarah IKIP PGRI Pontianak Karel Juniardi. Berbagai bukti menyebutkan bahwa dr Rubini berperan sebagai dokter aktif di Parindra Komisariat Kalbar, sedangkan pada masa pendudukan Jepang aktif dalam Nissinkwai dan gerakan bawah tanah.     Melalui organisasi pergerakan yang diikuti, Rubini selain sebagai dokter juga aktif menanamkan semangat nasionalisme kepada rakyat di daerah itu. Dia gugur setelah diculik dan dibunuh oleh Jepang pada tahun 1944. Kelayakan disebut pahlawan nasional atas dr Rubini karena perjuangannya menentang penjajahan Belanda dan Jepang pada masa itu. Namanya telah diabadikan di sejumlah tempat untuk mengenang jasa dan perjuangannya, seperti nama jalan di Kota Mempawah, Pontianak, dan Bandung, serta RSUD di Mempawah. Selain itu, dr Rubini menjadi nama taman di Mempawah. Penetapan sosok itu sebagai pahlawan nasional dinilai penting oleh Muhammad Rikaz Prabowo karena figur dan keteladanan dr Rubini penting untuk diwariskan kepada generasi penerus bangsa.  Selain itu, perjuangan dr Rubini bisa diangkat dalam buku-buku sejarah, baik tingkat SMA maupun kajian di perguruan tinggi. Hasil verifikasi lapangan oleh TP2GD akan diserahkan kepada Dewan Gelar RI dengan ketua Menko Polhukam Mahfud M.D. untuk pembahasan lebih lanjut. Hasil pembahasan diserahkan kepada Presiden RI untuk secara prerogatif dipilih CPN yang berhak mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun ini. Masyarakat Kalimantan Barat menunggu kabar baik tersebut. Kabar ditetapkan Raden Rubini Natawisastra atau dr Rubini sebagai pahlawan nasional.