Jerinx Tinggalkan Persidangan, Menolak Diadili secara Daring

Denpasar: Terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx alias Jrx, kekeh menolak pelaksanaan sidang secara daring. Alih-alih mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, ia memilih hengkang dari forum persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ida Ayu Adnya Dewi itu. "Karena Jaksa Penuntut Umum mengupayakan menghadirkan terdakwa dan penasehat hukum di persidangan, sidang diskors 15 menit," kata Ida Ayu Adnya, di ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis, 10 September 2020. Ida mengatakan tetap berkomitmen melakukan persidangan secara daring dengan dasar hukum perjanjian kerja sama tiga institusi yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Menteri hukum tentang pelaksanaan sidang secara teleconference, selama pandemi covid-19. Baca juga: PN Denpasar Gelar Sidang Perdana Jerinx Secara Daring "Persidangan digelar secara elektronik, terhadap perkara pidana, pidana militer, dan khusus untuk perkara yang terdakwanya ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi dan ditegaskan bahwa mengutamakan kesehatan dan keselamatan pimpinan hakim, pegawai, dan masyarakat pencari keadilan," jelas dia. Sebelum pembacaan dakwaan dimulai, I Gede Ari Astina alias Jrx SID menyatakan keberatan dan mengaku menolak sidang daring karena hak-haknya sebagai warga negara dirampas dan merasa kurang adil. "Saya tetap menolak sidang secara online, karena Yang Mulia (hakim) tidak bisa lihat gestur saya, tidak bisa membaca bahasa tubuh saya, sehingga kemungkinan keputusan-keputusan nanti kurang tepat," ucap Jrx.      Selain itu, kuasa hukum Jrx SID, I Wayan Suardana alias Gendo menambahkan dasar kesepakatan tersebut hanya mengikat perjanjian tiga lembaga. Namun tidak mengikat pihak di luar kerja sama. Menurut dia, Jrx bukan pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut sehingga seharusnya hak-hak Jrx meminta diadili secara tatap muka patut dipenuhi pengadilan. "Berdasarkan SESMA (Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung) nomor 8 yang saya kutip, kalau sidang pidana adalah terdakwa yang ditahan untuk sidang online dengan mengutamakan kesehatan. Logikanya, apakah menjamin bila ada terdakwa yang tidak ditahan lalu ada sidang langsung, semua akan sehat? Apakah sidang dengan terdakwa tidak ditahan menjamin dia bebas covid-19?" jelasnya. Baca juga: Penangguhan Penahanan Jerinx Ditolak Lagi Gendo menilai justru yang lebih terjamin adalah terdakwa yang ditahan karena faktanya hasil tes cepat covid-19 Jrx non reaktif dan swab tesnya negatif artinya sampai saat ini Jrx bebas virus korona. "Justru yang tidak bisa dijamin oleh pengadilan bebas covid-19 adalah terdakwa yang tidak ditahan. Siapa yang bisa menjamin terdakwa yang tidak ditahan, tidak bisa ke mana-mana," tegas Gendo.     Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum yang dikoordinatori oleh Otong Hendra Rahayu juga menanggapi bahwa Jaksa Penuntut Umum sepakat sidang tetap dilakukan secara online sesuai dengan penjelasan majelis hakim. "Merujuk pada Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan dengan majelis hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa," ucap Otong. Ia menyebut hakim dapat memberikan persetujuan terhadap pemberian saksi melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat berwenang. Hal itu juga merujuk Pasal 189 ayat 2 KUHAP bahwa keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar persidangan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Setelah mendengar tanggapan kuasa hukum Jrx, kemudian JPU, majelis hakim memurtuskan persidangan tetap dilaksanakan secara online. Atas keputusan itu Jrx beserta seluruh kuasa hukumnya meninggalkan lokasi sidang yang berlangsung secara virtual di Polda Bali.