Sikka: Anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat bagi desa diduga disalahgunakan oleh para perangkat desa. Tercatat 12 desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga menggelapkan dana yang bersumber dari APBN itu pada 2021.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Sikka, Germanus Goleng, menuturkan sejak awal pihaknya merencanakan untuk melakukan pengawasan terhadap 30 desa. Namun karena terkendala anggaran akibat refocusing, Inspektorat Kabupaten Sikka akhirnya hanya melakukan pengawasan terhadap 12 desa.
Ia secara terang benderang menyebutkan desa-desa yang diduga menggelapkan dana desa yakni Masebewa di Kecamatan Paga, Kojagete di Kecamatan Alok Timur, Ladogahar dan Ribang di Kecamatan Nita.
Baca: Duit BLT Buat Bayar Utang, Kades di Garut Ditahan
Kemudian Langir dan Kokowahor di Kecamatan Kangae, Nelle Barat di Kecamatan Nelle, Wairterang di Kecamatan Waigete, Napu Gera dan Liakutu di Kecamatan Mego, Ojang dan Hikong di Kecamatan Talibura.
Dari 12 desa itu terdapat satu yang penyalahgunaan keuangannya di atas Rp100 juta yakni Kokowahor. Sedangkan temuan di bawah Rp100 juta yakni Langir.
"Di Desa Kokowahor ada temuan sebesar Rp167.800.000 setelah diserahkan LHP dan menandatangani surat tanggung jawab mutlak. Akan tetapi dana dikembalikan sebelum 60 hari," kata Goleng, Kamis, 6 Januari 2022.
Sedangkan temuan di Langir sebesar Rp71 juta lebih. Namun hal yang sama terjadi yaitu pemerintah desa sudah melakukan penyetoran kembali ke kas desa sebesar Rp37 juta dan sisanya kemudian.
"Kalau Desa Kokowahor sudah mengembalikan hasil temuan LHP Inspektorat. Mereka sudah setor kembali temuan LHP Inspektorat ke kas desa. Ini harus menjadi contoh bagi desa lain yang ada temuan," imbuhnya.
Kapolres Sikka Ajun Komisaris Besar Sajimin mengaku, ada dua kasus dugaan korupsi dana desa (DD) yang ditanganinya. Yakni dugaan korupsi dana desa di Desa Gera Kecamatan Mego dan dugaan korupsi dana desa di Desa Kopong Kecamatan Kewapante.
Dari dua kasus itu, kata dia, satu kasus dugaan korupsi sudah dinyatakan P21 atau lengkap berkas perkaranya yakni Desa Gera. Dalam kasus itu, negara mengalami kerugian sebesar Rp273.933.651.
Selain itu, dalam kasus ini juga telah menetapkan satu tersangka. Untuk kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Kopong, ungkap Sajimin, masih dalam proses penyidikan dengan kerugian negaranya Rp141.409.831. Ia menegaskan untuk kasus dugaan korupsi yang lain saat ini dalam proses penyelidikan dan pengumpulan data oleh tim.
"Saat ini ada dua kasus. Satunya sudah P21 dan satunya dalam penyidikan. Ada juga yang lain dalam proses penyelidikan. Kasus korupsi tetap menjadi perhatian kami dalam rangka pencegahan kerugian negara," tegas dia, Rabu, 5 Januari 2022.
Sikka: Anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat bagi
desa diduga disalahgunakan oleh para perangkat desa. Tercatat 12 desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga menggelapkan dana yang bersumber dari APBN itu pada 2021.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Sikka, Germanus Goleng, menuturkan sejak awal pihaknya merencanakan untuk melakukan pengawasan terhadap 30 desa. Namun karena terkendala anggaran akibat
refocusing, Inspektorat Kabupaten Sikka akhirnya hanya melakukan pengawasan terhadap 12 desa.
Ia secara terang benderang menyebutkan desa-desa yang diduga menggelapkan dana desa yakni Masebewa di Kecamatan Paga, Kojagete di Kecamatan Alok Timur, Ladogahar dan Ribang di Kecamatan Nita.
Baca: Duit BLT Buat Bayar Utang, Kades di Garut Ditahan
Kemudian Langir dan Kokowahor di Kecamatan Kangae, Nelle Barat di Kecamatan Nelle, Wairterang di Kecamatan Waigete, Napu Gera dan Liakutu di Kecamatan Mego, Ojang dan Hikong di Kecamatan Talibura.
Dari 12 desa itu terdapat satu yang penyalahgunaan keuangannya di atas Rp100 juta yakni Kokowahor. Sedangkan temuan di bawah Rp100 juta yakni Langir.
"Di Desa Kokowahor ada temuan sebesar Rp167.800.000 setelah diserahkan LHP dan menandatangani surat tanggung jawab mutlak. Akan tetapi dana dikembalikan sebelum 60 hari," kata Goleng, Kamis, 6 Januari 2022.
