Pasukan keamanan bentrok dengan pengunjuk rasa yang marah atas kudeta militer yang menggagalkan transisi rapuh menuju demokrasi dan memicu kecaman internasional. Amerika Serikat (AS) dan PBB meningkatkan tekanan pada pemerintah militer baru Sudan.
Baca: AS Berikan Dukungan untuk Pedemo Antikudeta di Sudan.
Dewan Keamanan PBB meminta militer untuk memulihkan pemerintah yang dipimpin sipil yang mereka gulingkan pada Senin. DK PBB dalam pernyataan yang disahkan dengan suara bulat menyatakan "keprihatinan serius" tentang perebutan kekuasaan tentara di negara Afrika Timur Laut yang dilanda kemiskinan dan mendesak semua pihak "untuk terlibat dalam dialog tanpa prasyarat".
Setelah pernyataan Dewan Keamanan PBB, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan negaranya mendukung para demonstran.
Bersama-sama, pesan kami kepada otoritas militer Sudan luar biasa dan jelas: rakyat Sudan harus diizinkan untuk memprotes secara damai dan pemerintah transisi yang dipimpin sipil harus dipulihkan,” katanya dalam sebuah pernyataan.
“Peristiwa beberapa hari terakhir adalah kemunduran besar, tetapi Amerika Serikat akan terus berdiri bersama rakyat Sudan dan perjuangan tanpa kekerasan mereka,” kata Biden, yang pemerintahnya telah membekukan bantuan.
Jenderal Abdel Fattah al-Burhan –,pemimpin de facto Sudan sejak penggulingan pemimpin lama Omar al-Bashir 2019 setelah protes besar yang dipimpin pemuda,– pada hari Senin membubarkan pemerintah negara yang rapuh.
Sementara pemimpin sipil, Perdana Menteri Abdalla Hamdok, telah berada di bawah tahanan rumah yang efektif. Di saat bersamaan ibu kota Khartoum telah diguncang oleh hari-hari kerusuhan dan bersiap untuk demonstrasi besar pada Sabtu.
Jalan telah diblokir oleh barikade batu, puing-puing dan ban mobil yang terbakar yang telah mengirim asap hitam mengepul ke langit, sementara sebagian besar toko telah ditutup dalam kampanye pembangkangan sipil.
"Kami tidak menginginkan kekuatan militer, kami menginginkan kehidupan demokrasi yang bebas di negara ini," kata seorang pengunjuk rasa, yang meminta tidak disebutkan namanya, kepada kantor berita AFP.
Bentrokan jalanan terakhir pada Kamis mengguncang distrik Burri di Khartoum timur yang bergolak dan pinggiran Khartoum Utara, kata wartawan AFP.
Kematian terbaru membuat jumlah pengunjuk rasa yang tewas sejak kudeta Senin menjadi setidaknya 11, naik dari jumlah tujuh yang diberikan oleh pejabat kesehatan pada hari sebelumnya. Sementara sekitar 170 orang terluka.
Gas air mata dan peluru berlapis karet ditembakkan ke arah para demonstran pada hari Kamis dan para saksi melaporkan beberapa luka-luka. Kudeta tersebut adalah yang terbaru yang melanda negara yang hanya mengalami selingan demokrasi yang jarang terjadi sejak kemerdekaan pada 1956.
Bank Dunia dan AS telah membekukan bantuan dan mengecam perebutan kekuasaan oleh tentara, sementara Uni Afrika telah menangguhkan keanggotaan Sudan atas apa yang disebutnya pengambilalihan "tidak konstitusional".
AS, Uni Eropa, Inggris, Norwegia dan negara-negara lain menekankan dalam sebuah pernyataan bersama pengakuan berkelanjutan mereka terhadap "perdana menteri dan kabinetnya sebagai pemimpin konstitusional pemerintah transisi".
Sudan telah diperintah sejak Agustus 2019 oleh dewan sipil-militer bersama, bersama pemerintahan Hamdok, sebagai bagian dari transisi ke pemerintahan sipil penuh.
Beberapa tahun terakhir melihat negara -,yang sebelumnya masuk daftar hitam oleh AS sebagai "negara sponsor terorisme”,- membuat langkah menuju bergabung kembali dengan komunitas internasional, dengan harapan meningkatkan bantuan dan investasi.
Tetapi para analis mengatakan peran warga sipil surut sebelum kudeta, yang oleh para ahli dipandang sebagai cara para jenderal mempertahankan cengkeraman lama mereka di negara itu.
Seorang pengunjuk rasa pada hari Kamis menggambarkan permainan kucing-kucingan dengan pasukan keamanan, mengatakan bahwa mereka “telah berusaha sejak kemarin pagi untuk menghapus semua barikade kami, menembakkan gas air mata dan peluru karet”.
“Tapi bertahan dan membangun kembali kekuatan segera setelah mereka (pasukan) pergi,” tambah aktivis, Hatem Ahmed, dari Khartoum.
“Kami hanya akan menghapus barikade ketika pemerintah sipil kembali,” jelasnya.
Al-Burhan, seorang jenderal senior selama tiga dekade pemerintahan garis keras al-Bashir, telah memecat enam duta besar Sudan –,termasuk untuk AS, Uni Eropa, China dan Prancis,– yang telah mengkritik tindakannya.
Menteri Luar Negeri Mariam al-Sadiq al-Mahdi –,yang ayahnya adalah perdana menteri yang digulingkan oleh kudeta al-Bashir 1989,– adalah salah satu dari sedikit pemimpin sipil yang tidak ditahan dan telah menjadi suara kritik terkemuka.
Pada Kamis, dia memuji para diplomat yang menentang pengambilalihan tersebut, dengan mengatakan bahwa “setiap duta besar bebas yang menentang kudeta adalah kemenangan bagi revolusi”.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
