Setiap tanggapan AS juga dapat diperumit oleh pertimbangan diplomatik dengan Tiongkok, karena pemerintahan Biden berusaha untuk melibatkan kembali Tiongkok dalam beberapa masalah kebijakan prioritas tinggi lainnya, termasuk iklim, perdagangan, dan pandemi covid-19.
“Ini semua masalah kalibrasi,” ujar seorang pejabat senior pemerintah kepada CNN.
NSC dan Badan Intelijen Pusat (CIA) disebut menolak berkomentar.
Saat ditanya apakah terdapat transfer teknologi rudal balistik sensitif baru-baru ini antara Tiongkok dan Saudi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin mengatakan dalam sebuah pernyataan, “kedua negara adalah mitra strategis yang komprehensif dan telah mempertahankan kerja sama yang bersahabat di semua bidang, termasuk di bidang perdagangan militer.”
“Kerja sama semacam itu tidak melanggar hukum internasional dan tidak melibatkan proliferasi senjata pemusnah massal,” tutur Wenbin.
Rudal buatan Tiongkok. Foto: AFP
Pemerintah Saudi dan Kedutaannya di AS pun tidak menanggapi permintaan komentar. CNN pertama kali melaporkan pada 2019 bahwa badan intelijen AS mengetahui, ‘Saudi bekerja sama dengan Tiongkok untuk memajukan program rudal balistiknya’.
Pada awalnya, pemerintahan Mantan Presiden AS, Donald Trump diketahui tidak mengungkapkan pengetahuannya terkait intelijen rahasia itu kepada anggota kunci Kongres.
Hal ini membuat marah Demokrat yang menemukannya di luar saluran reguler pemerintah AS dan menyimpulkan, itu sengaja tidak disertakan dalam serangkaian pengarahan, yang mereka katakan seharusnya dilakukan.
Polemik tersebut memicu kritik Partai Demokrat bahwa pemerintahan Trump terlalu lunak terhadap Arab Saudi. Pakar proliferasi nuklir juga mengatakan, kurangnya tanggapan Trump mendorong Saudi untuk terus memperluas program rudal balistik mereka.
“Biasanya, AS akan menekan Saudi untuk tidak mengejar kemampuan ini, namun indikator pertama bahwa Saudi mengejar kemampuan ini secara asli muncul selama era Trump. Saudi atas masalah ini,” pungkas Ahli Kebijakan Nuklir dan Senjata di Carnegie Endowment for International Peace (CEIP), Ankit Panda.
