Krisis Politik Irak Berlanjut Usai Kerusuhan Berdarah

Parlemen hanya dapat dibubarkan dengan suara terbanyak, menurut konstitusi. Pemungutan suara semacam itu dapat dilakukan atas permintaan sepertiga anggota parlemen, atau oleh perdana menteri dengan persetujuan presiden.
 
Saingan Sadr dalam Coordination Framework pro-Iran ingin kepala pemerintahan baru diangkat sebelum pemilihan baru diadakan.
 

Baca: Moqtada al-Sadr Minta Para Pendukungnya Segera Tinggalkan Baghdad.

Pada Selasa, mereka menyerukan pembentukan cepat pemerintahan baru, "untuk mencegah terulangnya perselisihan" yang melumpuhkan ibukota Irak minggu ini.
 
Kerangka tersebut mendesak parlemen dan lembaga negara lainnya untuk "kembali menjalankan fungsi konstitusional mereka dan melaksanakan tugas mereka terhadap warga negara."
 
Pernyataan itu memicu kemarahan seorang penasihat senior Sadr, Saleh Mohammad al-Iraqi, yang mengatakan itu mengabaikan tuntutan yang sah dari para pengunjuk rasa yang terbunuh di Zona Hijau yang menginginkan parlemen dibubarkan.
 
"Iran harus memerintah dengan unta Iraknya, atau akan ada sedikit ruang tersisa untuk penyesalan," katanya pada Rabu, mengacu pada Coordination Framework, seperti dikutip AFP, Kamis 1 September 2022.
 
Perdana Menteri Mustafa al-Kadhemi, sementara itu, mengancam akan mengundurkan diri jika kelumpuhan politik berlanjut.