“Keputusan itu adalah hasil diskusi antara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan pejabat lokal tentang "kemungkinan blokade" di ibu kota Jersey, Saint Helier,” kata pernyataan juru bicara kantor Perdana Menteri Inggris, seperti dikutip 9 News, Kamis 6 Mei 2021.
Itu terjadi setelah Menteri Maritim Prancis Annick Girardin mengancam akan memutus aliran listrik ke Pulau Jersey yang memiliki pemerintahan sendiri -,yang berada di lepas pantai Prancis dan menerima 95 persen listriknya dari sana,- sebagai ‘tindakan pembalasan’ karena membatasi akses kapal penangkap ikan.
Otoritas lokal Prancis juga menutup perwakilan mereka di ibu kota pulau Saint Helier pada hari Senin.
Pulau Jersey yang memiliki pemerintahan sendiri adalah salah satu Kepulauan Channel, terletak hanya 22 kilometer di lepas pantai Prancis. Meskipun secara teknis bukan bagian dari Kerajaan Inggris, pulau-pulau tersebut merupakan ketergantungan mahkota, dipertahankan dan secara internasional diwakili oleh pemerintah Inggris.
Prancis menuduh pemerintah Jersey -,yang mengeluarkan 41 izin penangkapan ikan ke kapal Prancis pada 30 April,- telah menempatkan pembatasan "sepihak" pada kapal pukat tersebut.
"Mengenai Jersey, saya akan mengingatkan Anda, misalnya, tentang transportasi listrik melalui kabel bawah laut," kata Girardin pada Selasa.
"Kami memiliki sarana yang kami miliki. Dan bahkan jika menyedihkan untuk mencapai titik (bentrokan) itu, kami akan sampai di sana jika kami harus,.” jelasnya.
Jersey Electricity, penyedia listrik utama ke pulau itu mengatakan, lebih dari 95 persen listrik yang dibeli pulau itu berasal dari Prancis dan diangkut melalui kabel bawah laut.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Hubungan Luar Negeri Jersey, Senator Ian Gorst, mengatakan pulau itu telah diberitahu oleh Prancis dan Uni Eropa "bahwa mereka tidak senang dengan ketentuan yang diberlakukan pada izin penangkapan ikan dan penangkapan ikan secara umum."
"Keluhan seperti itu akan ditanggapi dengan sangat serius, dan Pemerintah akan menanggapi secara penuh," kata Gorst.
"Namun, Pemerintah Jersey telah bertindak atas nasihat hukum, dengan itikad baik. Selain juga memperhatikan prinsip non-diskriminatif dan ilmiah di setiap tahap proses ini,” imbuh Gorst.
Dia menambahkan Jersey menyesali keputusan baru-baru ini oleh otoritas lokal Prancis di negara tetangga Normandy untuk menutup perwakilan mereka di pulau itu, dengan mengatakan itu didasarkan pada "kesalahpahaman yang bisa diperbaiki."
"Kami ingin memulihkan hubungan secepat mungkin, dan kami berharap (otoritas Normandia) akan mengambil kesempatan untuk membalikkan keputusan itu," tegas Gorst.
Inggris dan UE mencapai perjanjian perdagangan pasca-Brexit pada 24 Desember, yang mulai berlaku pada 1 Januari ketika Inggris meninggalkan pasar tunggal dan serikat pabean UE. Perselisihan Jersey adalah bagian dari perselisihan yang meningkat antara UE dan Inggris mengenai hak penangkapan ikan, dengan kapal dari kedua belah pihak menghadapi rintangan administratif dan ditolak karena dokumen.
"Penting bagi kami untuk segera mengutuk langkah ini, saya melakukannya dengan Komisi (Eropa), mengutuk pelanggaran perjanjian Brexit," ucap Menteri Maritim Prancis Annick Girardin.
Dia, memperingatkan langkah Jersey "akan menjadi preseden berbahaya untuk akses di tempat lain."
Ancaman Girardin mengingatkan pada blokade mantan Presiden Prancis Charles de Gaulle terhadap Kerajaan Monako pada Oktober 1962 sebagai bagian dari sengketa perpajakan.
Menurut arsip dari Majelis Prancis, langkah tersebut memiliki "dampak psikologis" pada penduduk setempat yang khawatir air, gas, dan listrik yang disediakan oleh Prancis akan diputus. Blokade hanya berlangsung beberapa jam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
