"Namun, Pemerintah Jersey telah bertindak atas nasihat hukum, dengan itikad baik. Selain juga memperhatikan prinsip non-diskriminatif dan ilmiah di setiap tahap proses ini,” imbuh Gorst.
Dia menambahkan Jersey menyesali keputusan baru-baru ini oleh otoritas lokal Prancis di negara tetangga Normandy untuk menutup perwakilan mereka di pulau itu, dengan mengatakan itu didasarkan pada "kesalahpahaman yang bisa diperbaiki."
"Kami ingin memulihkan hubungan secepat mungkin, dan kami berharap (otoritas Normandia) akan mengambil kesempatan untuk membalikkan keputusan itu," tegas Gorst.
Inggris dan UE mencapai perjanjian perdagangan pasca-Brexit pada 24 Desember, yang mulai berlaku pada 1 Januari ketika Inggris meninggalkan pasar tunggal dan serikat pabean UE. Perselisihan Jersey adalah bagian dari perselisihan yang meningkat antara UE dan Inggris mengenai hak penangkapan ikan, dengan kapal dari kedua belah pihak menghadapi rintangan administratif dan ditolak karena dokumen.
"Penting bagi kami untuk segera mengutuk langkah ini, saya melakukannya dengan Komisi (Eropa), mengutuk pelanggaran perjanjian Brexit," ucap Menteri Maritim Prancis Annick Girardin.
Dia, memperingatkan langkah Jersey "akan menjadi preseden berbahaya untuk akses di tempat lain."
Ancaman Girardin mengingatkan pada blokade mantan Presiden Prancis Charles de Gaulle terhadap Kerajaan Monako pada Oktober 1962 sebagai bagian dari sengketa perpajakan.
Menurut arsip dari Majelis Prancis, langkah tersebut memiliki "dampak psikologis" pada penduduk setempat yang khawatir air, gas, dan listrik yang disediakan oleh Prancis akan diputus. Blokade hanya berlangsung beberapa jam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
