Berebut Hak Penangkapan Ikan, Inggris-Prancis Memanas

London: Sebanyak dua kapal patroli lepas pantai Inggris akan dikirim ke Pulau Jersey. Pengerahan ini merupakan sebagai tindakan pencegahan di tengah meningkatnya perselisihan tentang perikanan dengan Prancis.
 
“Keputusan itu adalah hasil diskusi antara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan pejabat lokal tentang "kemungkinan blokade" di ibu kota Jersey, Saint Helier,” kata pernyataan juru bicara kantor Perdana Menteri Inggris, seperti dikutip 9 News, Kamis 6 Mei 2021.
 
Itu terjadi setelah Menteri Maritim Prancis Annick Girardin mengancam akan memutus aliran listrik ke Pulau Jersey yang memiliki pemerintahan sendiri -,yang berada di lepas pantai Prancis dan menerima 95 persen listriknya dari sana,- sebagai ‘tindakan pembalasan’ karena membatasi akses kapal penangkap ikan.

Otoritas lokal Prancis juga menutup perwakilan mereka di ibu kota pulau Saint Helier pada hari Senin.
 
Pulau Jersey yang memiliki pemerintahan sendiri adalah salah satu Kepulauan Channel, terletak hanya 22 kilometer di lepas pantai Prancis. Meskipun secara teknis bukan bagian dari Kerajaan Inggris, pulau-pulau tersebut merupakan ketergantungan mahkota, dipertahankan dan secara internasional diwakili oleh pemerintah Inggris.
 
Prancis menuduh pemerintah Jersey -,yang mengeluarkan 41 izin penangkapan ikan ke kapal Prancis pada 30 April,- telah menempatkan pembatasan "sepihak" pada kapal pukat tersebut.
 
"Mengenai Jersey, saya akan mengingatkan Anda, misalnya, tentang transportasi listrik melalui kabel bawah laut," kata Girardin pada Selasa.
 
"Kami memiliki sarana yang kami miliki. Dan bahkan jika menyedihkan untuk mencapai titik (bentrokan) itu, kami akan sampai di sana jika kami harus,.” jelasnya.
 
Jersey Electricity, penyedia listrik utama ke pulau itu mengatakan, lebih dari 95 persen listrik yang dibeli pulau itu berasal dari Prancis dan diangkut melalui kabel bawah laut.
 
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Hubungan Luar Negeri Jersey, Senator Ian Gorst, mengatakan pulau itu telah diberitahu oleh Prancis dan Uni Eropa "bahwa mereka tidak senang dengan ketentuan yang diberlakukan pada izin penangkapan ikan dan penangkapan ikan secara umum."
 
"Keluhan seperti itu akan ditanggapi dengan sangat serius, dan Pemerintah akan menanggapi secara penuh," kata Gorst.