Di negara bagian Kayin yang bertetangga, pertempuran antara militer Myanmar dan gerilyawan etnis Karen menyebabkan ribuan penduduk desa melarikan diri melintasi perbatasan ke Thailand selama seminggu terakhir.
Eksodus tersebut mendorong kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan untuk mendesak Thailand untuk menjaga perbatasannya tetap terbuka bagi mereka yang mencari perlindungan dan membiarkan kelompok-kelompok bantuan membantu mereka yang membutuhkan.
Juru bicara kementerian luar negeri Thailand, Tanee Sangrat mengatakan, pada Senin bahwa pemerintah bekerja sama dengan badan pengungsi PBB "untuk berbagi penilaian dan perencanaan jika diperlukan di mana pihak berwenang Thailand tidak dapat mengelola situasi itu sendiri".
“Saat ini, berbagai perlindungan dan kebutuhan lainnya sedang dipenuhi oleh satgas antar-lembaga kami dan kami akan terus memantau situasi yang bergejolak di sepanjang perbatasan kami, untuk mengatasi sejumlah kekhawatiran di sana, mulai dari covid-19 hingga perdagangan hingga masalah kemanusiaan seperti seperti ini,” kata Sangrat.
Dr Heyzer mencatat dalam pernyataannya pada Senin 27 Desember bahwa kekerasan yang berkembang di Myanmar telah menggusur "ratusan ribu warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, banyak yang mencari perlindungan melintasi perbatasan untuk perlindungan dan bantuan, sementara banyak lagi yang terjebak di dalam negeri".
“Saya secara aktif berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan dengan maksud untuk mendukung proses yang dipimpin Myanmar dan akan terus fokus pada memobilisasi dukungan internasional yang koheren berdasarkan persatuan regional,” ujarnya.
Junta yang dipimpin oleh panglima militer Min Aung Hlaing mengklaim bahwa pemilihan umum tahun lalu yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dinodai oleh penipuan besar-besaran.
Baca: Vonis 2 Kasus Aung San Suu Kyi Ditunda Hingga Januari 2022.
Meski menjanjikan pemilihan umum baru pada 2023, ia telah menumpuk apa yang dilihat oleh para kritikus sebagai tuduhan palsu terhadap anggota pemerintah sipil yang digulingkan, termasuk penasihat negara bagian Aung San Suu Kyi.
Ditahan di lokasi yang dirahasiakan sejak kudeta, dia saat ini menjalani hukuman dua tahun karena penghasutan dan melanggar peraturan covid-19.
Pada hari Senin, pengadilan Myanmar menunda hingga 10 Januari putusannya atas kasus-kasus yang terkait dengan dugaan kepemilikan walkie-talkie ilegal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
