Washington: Amerika Serikat (AS) pada 14 September mengeluarkan perintah yang memblokir impor kapas, pakaian jadi, komponen komputer, dan produk rambut dari Tiongkok. Pemblokiran didasarkan atas tuduhan bahwa mereka diproduksi dengan kerja paksa, terutama terhadap Muslim Uighur.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan pemblokiran yang disebut "menahan perintah pembebasan”. Perintah ini memberi wewenang kepada Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS untuk menyita pengiriman barang yang diproduksi oleh kerja paksa atau kerja penjara serta mencegah barang diimpor ke Amerika Serikat.
Tindakan tersebut, yang kemungkinan akan memicu ketegangan yang sudah meningkat antara Amerika Serikat dan Tiongkok. ditujukan secara khusus pada perlakuan terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di wilayah Xinjiang, Tiongkok.
“Perintah ini menunjukkan bahwa dunia tidak akan mendukung pelanggaran hak asasi manusia (Tiongkok) terhadap orang Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Pelanggaran mencakup menundukkan individu untuk kerja paksa dan mencabut kebebasan dan hak pilihan mereka untuk memilih bagaimana dan di mana mereka berada,” kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Selasa 15 September 2020.
“Perintah tersebut mengirimkan pesan yang jelas ke Tiongkok bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri praktik kerja paksa yang disponsori negara dan untuk menghormati hak asasi manusia semua orang,” tegasnya.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan pemblokiran yang disebut "menahan perintah pembebasan”. Perintah ini memberi wewenang kepada Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS untuk menyita pengiriman barang yang diproduksi oleh kerja paksa atau kerja penjara serta mencegah barang diimpor ke Amerika Serikat.
Tindakan tersebut, yang kemungkinan akan memicu ketegangan yang sudah meningkat antara Amerika Serikat dan Tiongkok. ditujukan secara khusus pada perlakuan terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di wilayah Xinjiang, Tiongkok.
“Perintah ini menunjukkan bahwa dunia tidak akan mendukung pelanggaran hak asasi manusia (Tiongkok) terhadap orang Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Pelanggaran mencakup menundukkan individu untuk kerja paksa dan mencabut kebebasan dan hak pilihan mereka untuk memilih bagaimana dan di mana mereka berada,” kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Selasa 15 September 2020.
“Perintah tersebut mengirimkan pesan yang jelas ke Tiongkok bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri praktik kerja paksa yang disponsori negara dan untuk menghormati hak asasi manusia semua orang,” tegasnya.
